Tolak Pembagian Trotoar untuk PKL, William PSI Minta Pemprov DKI Tempatkan Pedagang di Ruang Khusus

"Selama ini PKL yang ada di trotoar merugikan pejalan kaki dan jadi lahan premanisme," ucapnya, Kamis (5/9/2019).

Tolak Pembagian Trotoar untuk PKL, William PSI Minta Pemprov DKI Tempatkan Pedagang di Ruang Khusus
Warta Kota/Alex Suban
Para pedagang kaki lima (PKL) mengokupasi trotoar di Jalan Palmerah Barat, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Warta Kota/Alex Suban 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - William Aditya Sarana, penggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penutupan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL), menolak keras rencana Pemprov DKI membagi trotoar untuk kawasan pejalan kaki dan berdagang.

Pasalnya, keberadaan para pedagang kaki lima (PKL) di trotoar selama ini sangat merupakan pejalan kaki.

"Selama ini PKL yang ada di trotoar merugikan pejalan kaki dan jadi lahan premanisme," ucapnya, Kamis (5/9/2019).

Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI ini menyarakan Pemprov DKI untuk melakukan penataan PKL di tempat khusus, bukan diatas trotoar.

"Biar semuanya win-win solution tidak ada kepentingan terganggu, tata PKL di tempat khusus," ujarnya saat dikonformasi.

Sebelumnya, Dinas Bina Marga DKI Jakarta berencana merevitalisasi 31 trotoar di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyebut, konsep revitalisasi tersebut merupakan trotoar multifungsi.

Dimana trotoar di jalanan ibu kota nantinya tidak hanya dimanfaatkan untuk para pejalanan kaki saja.

"Kami ingin dalam pembangunan apapun itu, ada kesetaraan, spacenya itu bisa dimanfaatkan untuk macam-macam," ucapnya, Kamis (29/8/2019).

Halaman
1234
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved