Samsat Jakbar Optimis Penerimaan Pajak Lampaui Target di Bulan Keringanan Pajak

Ia berharap masyarakat memanfaatkan betul adanya bulan keringanan pajak ini sebelum datang tahun penegakan pajak

Samsat Jakbar Optimis Penerimaan Pajak Lampaui Target di Bulan Keringanan Pajak
TRIBUNJAKARTA.COM/ELGA HIKARI PUTRA
Wajib pajak sedang mengurus pembayaran PKB di Samsat Jakarta Barat, Kamis (15/11/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CENGKARENG - Samsat Jakarta Barat optimis adanya bulan keringanan pajak membuat penerimaan pajak mereka di tahun ini melampaui target yang diberikan.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Barat, Elling Hartono mengatakan, hingga Senin 9 September 2019 lalu realiasasi pajak sudah mencapai di atas 60%.

Elling menjelaskan, saat ini pembayaran PKB sudah mencapai Rp 1,284 triliun, atau 65,29% dari target sebesar Rp 1,996 triliun. 

"Sedangkan untuk BBNKB sudah mencapai Rp 0,761 triliun atau 65,01% dari target Rp 1,171 triliun," kata Elling saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2019).

Untuk menggenjot penerimaan pajak di bulan keringanan pajak, Elling mengatakan pihaknya akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

Airin Ingatkan ASN yang Mencalonkan Diri di Pilkada Tangsel Tidak Abaikan Pelayanan ke Masyarakat

Pemasangan Filter Dinilai Bukan Solusi Terbaik Menghindari Paparan Asap dan Debu Pembakaran Arang

Ia berharap masyarakat memanfaatkan betul adanya bulan keringanan pajak ini sebelum datang tahun penegakan pajak.

"Kami juga akan melakukan sosialisasi di acara Car Free Day tiap pekannya," kata Elling.

Diń∑etahui, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta memberikan bulan keringanan pajak mulai Senin (16/9/2019) kemarin hingga 30 Desember 2019.

Adapun keringanan pajak tersebut yakni berupa pemotongan 50% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke-2 dan seterusnya.

Selain itu, ada juga keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang pajak daerah.

Dasar hukum kebijakan tersebut yaitu Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019.

Penulis: Elga Hikari Putra
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved