Pengamat Khawatir Tak Ada yang Kritis Lagi, Dahnil Anzar Ngotot: Kita Kasih Tahu Pelan-pelan
Kemudian di tengah permasalahan tersebut, publik justru disuguhkan dengan pertemuan Jokowi dengan dua tokoh besar tersebut.
lihat foto
Ia juga mengatakan, akan baik memang Jokowi jika SBY dan Prabowo Subianto masuk ke pemerintahan.
"Buat Pak Jokowi akan baik, karena akan enak dia, kan perjalanannya masih jauh, pemindahan ibu kota misalnya, uu belum ada, anggaran belum disiapkan, nah buat Pak Jokowi baik. Pertanyaannya, bagus gak buat Pak Prabowo, Pak SBY dan masyarakat?," tanya dia.
Apalagi menurutnya, dengan gabungnya Prabowo Subianto ke kabinet, maka tidak ada lagi oposisi yang kritis.
"Dua-duanya sudah bilang penyeimbang, lantas kemudian kalau nanti mereka diajak kabinet, itu siapa yang akan memberikan masukan kritis. Kan saya nggak bisa lagi mengharapkan Mas Dahnil Anzar yang jubir Prabowo sementara Prabowo nya sudah masuk, kemudian menyampaikan masukan kritis kepada pemerintah. Akhirnya menunggu siapa? Mahasiswa dan akademisi mungkin," bebernya.
"Bisa, masih bisa kok," kata Dahnil Anzar yang duduk di sampingnya.
"Sekarang bilangnya bisa, kan belum tentu," kata Hendri Satrio lagi.
Kemudian, Dahnil Anzar pun berusaha menjelaskan posisi Prabowo Subianto nantinya akan tetap kritis terhadap pemerintah.
"Jadi sederhana aja sih Mas Hendri, kalau kita jauh kita teriak, kalau kita dekat ya kita kasih tahu pelan-pelan," ungkap Dahnil Anzar.
Ia juga menegaskan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Jokowi itu, yang dilakukan pimpinan Partai Gerindra yakni banyak bicara hal yang kualitatif.
"Bahkan Pak Prabowo bawa dokumen konsepsi yang disebut dorongan besar. Dokumen itu namanya dorongan besar pembangunan ekonomi, disebutkan Prabowo double digit pertumbuhan ekonomi. Termasuk dokumen terkait Papua, Pak Prabowo punya peta jalan untuk menyelesaikan masalah Papua. Itu dilakukan dengan pendekatan ekonomi, militer dan politik," bebernya.
Ia pun menegaskan, Prabowo Subianto tidak meminta jatah kursi menteri dan akan legowo jika bukan Gerindra yang melaksanakan.
"Gimana kalau itu tidak dilaksanakan oleh gerindra, tidak masalah, kalau dibutuhkan kita siap kontribusi, kemudian kalau jadi oposisi dengan senang hati. Tidak ada kalimat kami gabung atau minta jatah menteri," tegasnya.
