Dokumen Anggaran Lenyap dari Website Pemrov DKI, PSI: Sempat Diunggah, Sore Langsung Ditutup

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti Pemprov DKI yang kembali menghilangkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di website resmi milik mereka (apbd.jakarta.go.id).

Padahal, dokumen tersebut sempat diunggah dan masyarakat dapat melihat besaran anggaran yang usulkan untuk APBD 2020.

"RKPD 2020 seperti diketahui sempat diunggah, tapi sorenya langsung ditutup. Jadi kami hanya sebentar lihatnya," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana, Rabu (30/10/2019).

William pun turut mengkritisi Pemprov DKI Jakarta yang baru menyerahkan data terkait dokumen anggaran level komponen pada saat rapat anggaran berlangsung.

"PSI sudah minta secara resmi untuk APBD 2020 yang rincian itu dibuka dari awal Agustus. Tapi di rapat komisi, eksekutif tidak menyediakan data dua sampai tiga hari sebelumnya, mereka baru bawa data hari H," ujarnya di ruang Fraksi PSI DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Hal ini pun disebut William, menyulitkan para anggota dewan untuk melihat secara detail besaran anggaran diajukan.

"Kami anggota DPRD diekspektasikan untuk mengkritisi, membahas anggaran secara komprehensif, tapi datanya baru dikasih hari H," kata William.

"Bagaimana kita bisa bahas APBD Rp 89 triliun kalau datanya baru datang H. Jadi ekspektasi pembahasan apa yang eksekutif mau?" tambahnya.

Tak Cuma Pulpen & Lem Aibon, PSI Temukan Anggaran Komputer Rp132 M: Panggilan Keras untuk Anies!

Viral anggaran lem aibon dan pulpen di APBD DKI Jakarta 2020.

Berdasarkan data tersebut, lem aibon dibeli sejumlah 37.500 buah dan dikali 12 bulan dalam satu tahun.

Total angka yang diperoleh untuk lem aibon sebesar Rp 82, 8 miliar.

TONTON JUGA

Sementara itu, anggaran pengadaan pulpen untuk tahun 2020 di Jakarta Timur tertulis mencapai Rp 124 miliar.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana kemudian mengaku kembali menemukan anggaran pengadaan yang tak masuk akal di APBD DKI Jakarta 2020.

Dilansir TribunJakarta.com hal tersebut disampaikan William Aditya Sarana dalam jumpa pers yang disiarkan secara langsung di Facebook PSI, Rabu (30/10/2019).

Anggaran yang tak masuk akal lainnya menurut William Aditya Sarana bersumber dari pengadaan komputer untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

• Ke Jepang Bareng Bibi Ardiansyah, Vanessa Angel Sibuk Temukan Alamat Kakek Sugiono: Masih Nyari

TONTON JUGA

Total anggaran yang ditulis untuk membeli 7300 unit komputer sebesar Rp132 miliar.

Artinya satu unit komputer dihargai sekitar Rp 15 juta.

"Ada pengadaan komputer, di SMK negeri," ucap William Aditya Sarana.

"Dia membeli komputer dengan total harga, Rp 132 miliar,"

"Membeli 7300 unit, kalu dihitung satu unitnya itu R p15 juta," imbuhnya.

• Disdik DKI Sebut Anggaran lem aibon Rp 82,8 M Karena Salah Ketik, PSI Temukan Keganjilan: Sengaja?

William Aditya Sarana mengaku heran dengan besaran anggaran yang diajukan demi membeli komputer tersebut.

Pasalnya menurut William Aditya Sarana komputer seharga Rp 5 sampai Rp 10 juta sudah cukup layak digunakan oleh anak sekolah.

"Komputer level apa yang dimau oleh Dinas Pendidikan sih?" tanya William Aditya Sarana heran.

"Komputer Rp5-10 juta cukup, Rp15 juta komputer yang seperti apa? imbuhnya.

• Ayu Ting Ting Bereaksi Ini Lihat Nikita Mirzani Dilamar Pacar Bulenya, Ivan Gunawan: Pengen Banget?

William Aditya Sarana mengatakan sebenarnya ia menemukan pengajuan-pengajuan lain dengan anggaran yang juga tak masuk akal.

"Banyak lagi temuan yang aneh anggaran besar dan tidak bisa diterima akal sehat," ucap William Aditya Sarana.

William Aditya Sarana menyebut hal ini sebagai teguran untuk Anies Baswedan agar bisa segera memberi klarifikasi.

Ia mendesak Anies Baswedan untuk lebih serius dalam mengawasi penggunaan APBD.

• Mahfud MD Bahas Kafir & Sistem Khilafah, Fadli Zon Beri Sindiran: Menkopolhukam Rasa Menteri Agama

"Jadi ini sebenarnya panggilan keras untuk Pak Gubernur Anies Baswedan agar yang serius dalam menganggarkan APBD ini, yang transparan, agar semua masyarakat DKI Jakarta bisa melihat," kata William Aditya Sarana.

William Aditya Sarana meminta masyarakat untuk ikut mengawal rapat komisi serta badan anggaran (banggar).

"Kami juga meminta publik mengawal rapat-rapat komisi yang sekarang terjadi," ucap William.

"Jadi sebulan ini akan terus terjadi pembahasan-pembasan anggaran dengan komisi-komisi dengan banggar, publik harus segera memperhatikan ini."

William Aditya Sarana menyinggung situs APBD yang tiba-tiba ditutup aksesnya.

• Lantang Akui Tak Akan Pernah Bisa Memuji Jokowi, Haikal Hassan Beberkan Alasan: Mau Puji yang Mana?

"Karena website-nya sudah tidak ada, di-take down, bagaimana lagi kita memperhatikan anggaran-anggaran tersebut kalau tidak di pembasan anggaran di komisi dan di banggar," tuturnya.

Maka dari itu, William Aditya Sarana mendesak agar Anies Baswedan kembali membuka akses situs tersebut agar bisa diawasi masyarakat.

"Kami meminta Gubernur Anies Baswedan, gubernur yang dipilih rakyat, untuk bekerja untuk rakyat, untuk segera membuka kembali akses data anggaran APBD 2020 ke website milik rakyat," ujarnya.

• Betrand Peto Nangis Memohonnya Hadir di Acara Sekolah, Ruben Onsu Lakukan Ini: Demi Putra Tercinta

William menegaskan bahwa uang yang ada dalam APBD adalah uang rakyat sehingga mestinya mereka diberi hak untuk mengetahui penggunaannya.

"Ini bukan uang Gubernur Anies Baswedan, ini juga bukan uang saya anggota DPRD, ini uang rakyat," tegasnya.

"Masa rakyat tidak boleh mengetahui uangnya untuk apa digunakan?"

• Terciduk Simpan Foto Bareng Gus Dur, Ayu Ting Ting Beberkan Ini hingga Buat Pembawa Acara Kagum

Bantah Anggaran Pengadaan Pulpen Rp 124 Miliar, Sudin Pendidikan Jakarta Timur: Gak Sampai Segitu 

Sudin Pendidikan Jakarta Timur membantah pernyataan anggota Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya yang menyebut anggaran pengadaan pulpen untuk tahun 2020 di Jakarta Timur mencapai Rp 124 miliar.

Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur Ade Narun mengatakan pihaknya tak pernah menganggarkan pengadaan pulpen di sekolah dengan nominal mencapai Rp 124 miliar.

"Enggak, enggak sampai segitu. Saya enggak ingat datanya, yang jelas enggak sampai segitu," kata Ade saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Rabu (30/10/2019).

"Enggak mungkin sampai sebanyak itu," sambungnya.

• Anaknya Tak Naik Kelas, Seorang Ibu Tuntut Ganti Rugi Rp 551 Juta Kepada SMA Kolese Gonzaga Jaksel

Menurutnya ada kesalahan saat William melihat situs https://apbd.jakarta.go.id/ sehingga mendapati anggaran pengadaan pulpen mencapai Rp 124 miliar.

Ade menilai data yang dilihat William bukan data akhir anggaran pengadaan pulpen yang diusulkan Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

"Anggaran yang diusulkan kan sudah dikroscek, diperbaiki, dibenarkan. Mungkin anggaran yang dilihat belum sampai hasil yang terakhir," ujarnya.

• Sikap Alumni SMA Gonzaga Terkait Kasus Orangtua yang Tuntut Sekolah Karena Anaknya Tak Naik Kelas

Sebelumnya, William menyebut fraksi PSI menemukan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain pengadaan pulpen, dia juga mengatakan adanya anggaran pengadaan 7.313 unit komputer dengan harga mencapai Rp 121 miliar pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. (*)