Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

Anggaran Janggal APBD DKI, Ahok Angkat Bicara: Semua Orang Mau Tahu Pengeluaran Pemprov Jakarta

Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di ruang kerjanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/9/2014). Ahok sambil berkerja normal menjawab pertanyaan wartawan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNJAKARTA.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sistem e-Budgeting bermasalah.

Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.

Sistem itu sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.

Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.

"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).

Transparansi Anggaran Diperkenalkan Jokowi-Ahok Disebut Gubernur Anies Baswedan Tidak Smart

Anggota DPRD DKI Minta Anies Contoh Ahok Ambil Anggaran TGUPP dari Operasional Gubernur

Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan dengan baik selama dia memimpin ibu kota.

Hanya, sistem jadi bermasalah karena yang menginput data berniat untuk memanipulasi anggaran.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.

Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Vudgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.

Halaman
1234
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved