Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

Anggap William PSI Beri Informasi Sesat Soal Anggaran, Taufiqurrahman Pertanyakan Ini: Saya Curiga

Taufiqurrahman menyebut politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana membeberkan informasi yang sesat terkait anggaran.

YouTube Mata Najwa
Taufiqurrahman menyebut politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana membeberkan informasi yang sesat terkait anggaran. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman menyebut politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana membeberkan informasi yang sesat terkait anggaran.

Pantauan TribunJakarta.com William Aditya Sarana beberapa hari ini memang menjadi sorotan publik, pasalnya pria 23 tahun itu gencar mengkritik anggaran tak masuk akal di Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Taufiqurrahman juga menemukan keanehan dan keganjilan dari tindakan William Aditya tersebut.

TONTON JUGA

Hal itu dipaparkan Taufiqurrahman saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa, pada Rabu (6/11/2019) malam.

Mulanya William Aditya Sarana menyinggung soal transparansi Pemprov DKI dalam penyusunan anggaran.

Anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu menekankan pentingnya rencana anggaran diunggah ke website resmi milik Pemprov DKI.

Alasannya, kata William Aditya Sarana agar masyarakat DKI Jakarta mengetahui ke mana uang mereka.

"Agar masyarakat DKI Jakarta yang punya uangnya tahu penggunaan uangnya untuk apa?," kata William Aditya Sarana dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Mata Najwa, pada Kamis (7/11/2019).

Taufiqurrahman kemudian meluruskan pernyataan William Aditya Sarana soal draf KUA-PPAS untuk APBD 2020 yang diterima bulan Juli.

Lantang Sebut Anies Baswedan Gubernur Amatiran & Alergi Transparansi, William Aditya: Saya Ultimatum

TONTON JUGA

Ia mengatakan William Aditya Sarana padahal baru dilantik menjadi anggota DPRD DKI Jakarta pada bulan Agustus.

"Pertama saya ngelurusin dulu, Bung William tadi bilang sudah terima data KUA-PPAS bulan Juli. Anda lupa, Anda dilantik jadi anggota DPRD 26 Agustus, jadi bulan Juli Anda belum jadi anggota DPRD," tegas Taufiqurrahman.

Taufiqurrahman juga mempermasalahkan soal William Aditya Sarana yang kekeh KUA-PPAS harus diunggah ke website.

Ia menganggap hal tersebut tidak terlalu penting.

Tahu Ketakutan Pemakai Cadar Terkait Usulan Menag, Sudjiwo Tedjo Buat Niqab Squad Bertepuk Tangan

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved