Tjahjo Kumolo Sebut Lulusan IPDN Berebut Masuk DKI Jakarta, Gajinya Capai Rp 28 Juta

Satu hal yang dia singgung saat memaparkan rencana tersebut adalah kecenderungan pilihan lulusan IPDN

Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-inlihat foto Tjahjo Kumolo Sebut Lulusan IPDN Berebut Masuk DKI Jakarta, Gajinya Capai Rp 28 Juta
Dok. Laman resmi IPDN
Ilustrasi. Pendaftaran IPDN 2019

Dalam rapat kerja tersebut Komisi II mengungkapkan rencana membentuk panitia kerja untuk mengawasi proses seleksi calon pegawai negeri sipil.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan penerimaan CPNS kontradiktif dengan permasalahan jumlah tenaga kerja honorer yang tak kunjung selesai.

Menurut Doli permasalahan tenaga kerja honorer tidak pernah tuntas meskipun menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi silih berganti. Atas dasar itu Komisi II menilai perlu membentuk panitia kerja.

Panitia kerja itu nantinya tidak hanya mengawasi penerimaan CPNS. Panitia kerja juga akan menyelesaikan permasalahan ribuan tenaga kerja honorer.

"Menurut saya pembentukan ini penting karena masalah ini tidak pernah selesai. Fungsinya mengawasi penyeleksian CPNS dan kami ingin menyelesaikan masalah eks honorer yang tidak pernah selesai," kata Doli.

"Ini sangat kontradiktif. Honorer banyak, tapi di satu sisi buka pendaftaran CPNS. Kita akan kawal itu melalui panja," sambung Doli.

Terkait penerimaan CPNS, Anggota Komisi II Johan Budi meminta MenPAN-RB Tjahjo Kumolo membuat program pemberantasan makelar penerimaan CPNS.

Namun demikian, Johan Budi minta KemenPAN-RB tidak menjalankan program pemberantasan yang telah menjadi rutinitas seperti membuat posko pengaduan.

Menurut Johan Budi pada program-program posko pengaduan yang sebelumnya banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti.

Menurut Johan kata-kata reformasi birokrasi dan revolusi mental memang sulit diimplementasikan menjadi sebuah program.

Untuk merespons permintaan Johan Budi, Tjahjo berjanji akan mempresentasikan program yang diminta saat rapat kerja dengan Komisi II.

"Dalam konteks tadi, revolusi mental, kami akan tepati janji, akan membentuk Bank Data. Mudah-mudahan dalam praktik yang akan datang bisa dipertanyakan kembali," kata Tjahjo.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Malaysia Vs Indonesia, Waspadai Pemain Naturalisasi Tuan Rumah

Fahri Hamzah Duga Ada Campur Tangan Jokowi Terkait Wacana Penunjukan Ahok sebagai Bos BUMN

Link Live Streaming Malaysia Vs Timnas Indonesia, Disiarkan TVRI dan Mola TV

Anggota Komisi II dari Fraksi PAN John Siffy Mirin meminta Tjahjo Kumolo untuk membedakan seleksi CPNS di Papua.

Mirin minta seleksi CPNS di Papua dilakukan secara luar jaringan (luring), tidak dalam jaringan (daring) seperti di tempat-tempat lain.

Menurut Mirin infrastruktur di Papua belum mendukung untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS secara daring.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved