Polemik Pembelian Speaker Rp 4 Miliar
5 Fakta Polemik Rencana Pembelian Speaker Rp 4 Miliar Untuk Peringatan Dini Bencana
Adapun dana sebesar Rp 4 miliar telah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membeli enam set speaker tersebut.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
3. Dikritik DPRD dan Disebut Cara Kuno
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Saran menjadi yang pertama mengkritik rencana pembelian enam set pengeras suara canggih tersebut.
Politisi muda ini menyebut, sistem peringatan dini dengan menggunakan pengeras suara merupakan cara kuno.
"Saya melihat sistem ini mirip seperti yang digunakan pada era Perang Dunia II ya. Seharusnya Jakarta bisa memiliki sistem peringatan yang lebih modern," ucapnya, Kamis (16/1/2020).
Hal senada turut disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.
Ia menilai, seharusnya dengan anggaran APBD 2020 yang nilainya mencapai Rp 87 triliun lebih, seharusnya Pemprov DKI bisa mengembangkan sistem peringatan dini yang jauh lebih canggih dengan memanfaatkan teknologi.
"Yang paling efektif itu memanfaatkan teknologi. Memaksimalkan teknologi yang ada, bukan mengembalikan ke zaman batu," kata Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2020).
Bahkan, politisi senior ini berkelar sebaiknya Pemprov DKI membeli kentungan dibandingkan menggelontorkan dana miliar rupiah untuk membeli speaker.
"Kalau saya sih malah justru jangan pakai toa, tapi pakai kentungan saja sekalian," ujarnya berkelakar.
"Kalau toa Rp 4 miliar, kalau kentungan kan cuma Rp 100 ribu," tambahnya menjelaskan.
4. William PSI Beri Saran Pemprov DKI Kembangkan Sistem Peringatan Dini Warisan Ahok
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengungkapkan, pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, sebenarnya Pemprov DKI telah meluncurkan sistem peringatan dini bencana berbasis aplikasi.
"Pada 20 Februari 2017, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir," ujarnya.
Melalui fitur tersebut, politisi muda itu menyebut, masyarakat dapat segera mendapat pemberitahuan bila tinggi muka air di pintu air sudah dalam posisi bahaya.
"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya, serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," kata William.
