Breaking News:

Polemik Pembelian Speaker Rp 4 Miliar

5 Fakta Polemik Rencana Pembelian Speaker Rp 4 Miliar Untuk Peringatan Dini Bencana

Adapun dana sebesar Rp 4 miliar telah disiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk membeli enam set speaker tersebut.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta/Gerald Leonardo Agustino
Ilustrasi Pengeras suara 

Ia menilai, seharusnya dengan anggaran APBD 2020 yang nilainya mencapai Rp 87 triliun lebih, seharusnya Pemprov DKI bisa mengembangkan sistem peringatan dini yang jauh lebih canggih dengan memanfaatkan teknologi.

"Yang paling efektif itu memanfaatkan teknologi. Memaksimalkan teknologi yang ada, bukan mengembalikan ke zaman batu," kata Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2020).

Bahkan, politisi senior ini berkelar sebaiknya Pemprov DKI membeli kentungan dibandingkan menggelontorkan dana miliar rupiah untuk membeli speaker.

"Kalau saya sih malah justru jangan pakai toa, tapi pakai kentungan saja sekalian," ujarnya berkelakar.

"Kalau toa Rp 4 miliar, kalau kentungan kan cuma Rp 100 ribu," tambahnya menjelaskan.

4. William PSI Beri Saran Pemprov DKI Kembangkan Sistem Peringatan Dini Warisan Ahok

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana mengungkapkan, pada era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, sebenarnya Pemprov DKI telah meluncurkan sistem peringatan dini bencana berbasis aplikasi.

"Pada 20 Februari 2017, Pemprov DKI meluncurkan aplikasi Pantau Banjir yang di dalamnya terdapat fitur Siaga Banjir," ujarnya.

Melalui fitur tersebut, politisi muda itu menyebut, masyarakat dapat segera mendapat pemberitahuan bila tinggi muka air di pintu air sudah dalam posisi bahaya.

"Fitur itu memberikan notifikasi ketika pintu air sudah dalam kondisi berbahaya, serta berpotensi mengakibatkan banjir pada suatu wilayah," kata William.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved