Virus Corona di Indonesia
Penuturan Polwan Bertugas di Tengah Wabah Corona, Jalani 2 Peran hingga Sempatkan Video Call Anak
Farida mengaku harus menjalani dua peran sekaligus sebagai ibu dan juga polisi. Sebelum berangkat dan sepulang kerja, ia selalu menyempatkan diri.
Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Muhammad Zulfikar
"Pertama tidak ada pilihan transportasi lain yang bisa cepat sampai Manggarai. Kedua saya sebenarnya takut tapi tidak ada pilihan lain. Kalau aku menunggu kereta di jam siang aku akan terlambat ke kantor, jadi aku paksain saja biar sampai tepat waktu," katanya.
Ketakutan Amora beralasan karena, sebagaimana dipaparkan Bupati Bogor, Ade Yasin, kepada media, seorang pasien positif terinfeksi virus corona di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berangkat kerja menggunakan transportasi umum seperti ojek online, KRL, MRT, dan bus TransJakarta.
Tanggapan Manajemen KRL
Menanggapi keluhan masyarakat tentang ramainya KRL, VP Corporate Communications PT KCL Anne Purba mengatakan pihaknya telah menyediakan lebih dari 700 botol hand sanitizer untuk 88 rangkaian kereta dan 80 stasiun serta rutin membersihkan seluruh rangkaian kereta seusai beroperasi dengan menggunakan cairan pembersih yang mengandung disinfektan.
Adapun mengenai keluhan para penumpang mengenai rangkaian kereta dan stasiun yang padat, Anne Purba mengatakan KRL Commuter Line mulai kembali beroperasi normal sejak Senin (23/03) pukul 15.00.

"Kebijakan menormalkan kembali KRL diharapkan mendukung kebijakan pemerintah untuk menerapkan social distancing kemudian untuk mendukung mereka yang terpaksa harus keluar rumah karena mereka bekerja untuk logistik, bahan pangan, dan lainnya," kata Anne dalam wawancara dengan Kompas TV.
Menurutnya, jumlah penumpang KRL telah turun 60% pada Jumat (20/03), sehingga memungkinkan terjadinya social distancing.
Pada Minggu (22/03), jumlah penumpang KRL tercatat 200.000 orang, yang dibagi dalam 991 perjalanan, sehingga rata-rata jumlah penumpang dalam satu gerbong di KRl adalah sekitar 20-50 penumpang.
Dilema pelaku usaha di Jakarta
Bagaimanapun, sejumlah pegawai masih harus bekerja di DKI Jakarta karena jenis pekerjaannya tidak memungkinkan mereka bekerja dari rumah (WFH) sehingga sulit mematuhi kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Saya mendukung [penutupan kantor], tapi kalau yang seperti perbankan dan produksi itu kan harus jalan, jadi harus kembali lagi ke perusahaannya. Kalau layanan [perbankan] kan tidak bisa WFH," kata Amora.
Guna menghambat penyebaran virus corona, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta penghentian sementara aktivitas perkantoran dan penyelenggaraan kegiatan operasional industri pariwisata seperti bioskop, bar, dan restoran, yang jumlahnya mencapai 1.400 unit di Jakarta.
Jika melanggar, sanksi yang diberikan berupa surat peringatan sampai pencabutan izin jika sudah diperingatkan tiga kali.
Menurut Tutum Rahanta, anggota dewan penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), banyak pelaku usaha di Jakarta yang tengah menghadapi dilema, antara mengikuti imbauan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau mematuhi perjanjian dengan pusat perbelanjaan tempat mereka beroperasi, yaitu untuk mengikuti jam buka dan tutup pusat perbelanjaan seperti mal atau plaza.
"Pemerintah pusat tidak meminta lockdown, tapi Pemda mengimbau dengan surat seruan tanggal 20 Maret kemarin untuk meminta masyarakat tidak berkumpul dan menjauhi pusat keramaian, salah satunya pusat belanja. Sedangkan kami adalah penyewa di pusat belanja yang saat ini tidak didatangi pengunjung," kata Tutum.