Virus Corona di Indonesia
Tak Sesuai Rapat Bareng Jokowi, Anies Ditegur Keras Menteri Muhadjir Soal Bansos
Menteri Jokowi menegur keras Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait data bantuan sosial bagi warga miskin terdampak pandemi Covid-19 di Jakarta.
lihat foto
"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," sambung dia.
Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Lantaran karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak dapat.
Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk. Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos.
"Banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.
Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos. Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur."
"Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.
DKI Tak Punya Anggaran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat ( KPM) di wilayahnya.
Ia menyebut Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan semuanya kepada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI Jakarta.
