THR PNS, TNI-Polri, CPNS dan Pensiunan Cair Hari Ini, Lalu Bagaimana dengan THR Karyawan Swasta?

TRIBUNJAKARTA.COM - Tunjangan Hari Raya atau THR bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan cair hari Jumat (15/5/2020). Lalu kapan THR karyawan swasta cair?

Diberitakan sebelumnya, bagi PNS, Polri, TNI dan Pensiunan serta CPNS dipastikan cair paling lambat Jumat (15/5/2020).

Rincian dan besaran THR untuk masing-masing posisi dijabarkan dalam artikel berikut ini.

Kepastian ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference, Senin (11/5/2020).

Dikatakan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait pencairan THR PNS di tahun 2020 telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

• Keluar dari Mobil yang Meninggalkannya, Wanita Muda Tergeletak di Jalan, Ini yang Dilakukan Warga

"Peraturan Pemerintah (PP) THR sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani Pak Presiden. PMK juga akan keluar. Kami saat ini sedang menyiapkan satuan kerja untuk eksekusi THR dan diharapkan serentak paling lambat adalah pada hari Jumat ini tanggal 15 (Mei 2020)," ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk THR tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 29,382 triliun.

Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran THR tahun lalu yang sebesar Rp 40 triliun Sri Mulyani pun mengatakan anggaran tersebut sudah termasuk penghematan sekitar Rp 6 triliun karena beberapa golongan eselon dan pejabat tidak mendapatkan THR tahun ini karena kondisi keuangan negara yang sedang berat karena penanganan Covid-19.

"Jadi total THR dicairkan pada jumat (15/5/2020) Rp 29,382 triliun," ujar dia.

• Fokus Jaga Kebugaran Pemain, Timnas U-16 Belum Mau Tiru Program dari Shin Tae-yong

Secara lebih rinci perempuan yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, anggaran PNS ini terdiri dari untuk PNS pusat, TNI, Polri sebesar Rp 6,775 triliun, pensiunan Rp 8,708 triliun,

PNS daerah sebesar Rp 13,898 triliun.

Adapun untuk tahun ini, THR hanya diberikan kepada seluruh pelaksana dan seluruh anggota TNI, Polri maupun hakim dan hakim agung yang setara dengan jabatan eselon III.

Sementara untuk eselon I dan II serta pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, hingga DPD, dipastikan tak akan mendapat THR.

• BKN Siapkan Tes SKB CPNS 2019 Digelar di Tengah Pandemi Corona, Ini Prediksi Jadwalnya

"THR ini hanya diberikan seluruh pelaksana dan seluruh TNI, Polri, Hakim, dan Hakim Agung yang setara dengan jabatan eselon III. Eselon I dan II dan fungsional setara dan pejabat negara tidak akan mendapatkan THR," jelas Sri Mulyani.

• Anies Baswedan Minta THR Petinggi dan Karyawan BUMD Jakarta Dialokasikan Untuk Penanganan Covid-19

Di bagian lain, THR juga akan diberikan untuk calon PNS.

Hanya saja besarnya paling banyak hanya 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum.

THR karyawan swasta

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan surat edaran (SE) mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para karyawan atau karyawan swasta.

Pemprov DKI Jakarta meminta agar semua perusahaan yang berdomisili di DKI Jakarta untuk membayar THR tersebut.

Instruksi ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor: 37/SE/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020.

Surat ini untuk Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : M/6/HI.00.01/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19).

• Pedagang Sayur di Kota Bekasi yang Serang Penagih Utang Bank Keliling saat Covid-19, Jadi Tersangka

"Agar perusahaan membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR) Keagamaan Tahun 2020 kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi ( Disnakertransgi) Andri Yansya, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (12/5/2020).

Perusahaan yang tak mampu diminta berdialog

Meski demikian, perusahaan yang tak mampu membayar THR diminta untuk berdialog dengan pekerja atau karyawannya.

"Bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR Keagamaan Tahun 2020 diminta untuk melakukan dialog dengan pekerja atau buruh di perusahaan untuk menyepakati mengenai tata cara pembayaran THR Keagamaan Tahun 2020," lanjutnya.

• Diduga Skimming, Uang Ratusan Juta Milik 19 Warga Rusun Cengkareng Raib Usai Bertansaksi di ATM

Menurut Andri, prosedur ini sesuai dengan mekanisme dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/2020.

"Sesuai aturan dari menteri maka perusahaan harus mendiskusikan dengan pekerjanya," kata dia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 ( Covid-19).

• Xiamo Mi 10 Sudah Bisa Dipesan di Indonesia Hari Ini, Dapat Gratis Power Bank

Menaker mengingatkan kepada para pengusaha untuk membayarkan THR Idulfitri paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

Melalui SE tersebut, Ida juga menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan jika tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka perlu melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin ke-2 SE, dilansir dari Kompas.com di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

• Banyak Warga Mengeluh Iuran BPJS Naik, Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Evaluasi

Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.

Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh.

Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.

Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Menaker juga meminta kepada gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ditentukan pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

Jika dalam waktu yang disepakati untuk pembayaran, perusahaan tidak memberikan THR maka perusahaan bisa terkena denda.

• Usai Transaksi di ATM, Saldo Milik Belasan Warga Rusun Cengkareng Raib, Kerugian Ratusan Juta

Hasil kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja atau buruh dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, Tugu Tani, Jakarta Pusat, dan melalui e-mail ke hikesja.nakertrans@jakarta.go.id.

Atau, dilaporkan melalui utas bit.ly/laporanthr2020.