Pemotongan 25 Persen TKD ASN DKI

Imbas Covid-19, Anies Baswedan Pastikan Tahun Ini Tak Ada Pembangunan Baru

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, sepanjang tahun 2020 ini tidak ada lagi pembangunan baru di DKI Jakarta

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Tangkapan layar dari kanal youtube milik Pemprov DKI Jakarta saat Gubernur Anies Baswedan menjelaskan soal alokasi anggaran tunjangan ASN untuk penanganan bencana Covid-19. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan, sepanjang tahun 2020 ini tidak ada lagi pembangunan baru di DKI Jakarta.

Sebab, sebagian besar anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Hal ini dikatakan Anies dalam video yang diunggah di kanal youtube Pemprov DKI Jakarta.

"Tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir dan tidak ada belanja yang tidak prioritas," ucapnya, Jumat (29/5/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, pembangunan tahun ini hanya melanjutkan proyek yang sudah berjalan sebelum pandemi Covid-19 melanda ibu kota.

"Semua difokuskan pada penanganan Covid-19 dan dampak turunannya. Saya garisbawahi, semua usaha ini untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta," ujarnya.

Kebijakan yang diambil ini sendiri tak terlepas dari kondisi kas daerah yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

Salat Jumat Perdana di Masjid Agung Al-Barkah Bekasi, Gubernur Jawa Barat Perpanjang PSBB Bandung

Pendapatan pajak kini hanya tersisa 45 persen dari perkiraan awal Rp 50,17 triliun menjadi Rp 22,5 triliun.

Anggaran pun turun dari Rp 87,9 triliun menjadi Rp 47,2 triliun atau 53 persen.

"Konsekuensinya, keputusan realokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis," kata Anies.

Meski pemangkasan anggaran dilakukan, Anies memastikan, anggaran Rp 4,8 triliun bagi rakyat prasejahtera tidak diubah dan biaya penanganan bencana yang semula hanya Rp 188 miliar ditambah menjadi Rp 5 triliun.

Anggaran tersebut ditambah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, dan bantuan-bantuan sosial terkait dengan Covid-19.

"Fokus kita adalah menghadapi ini semua, menyelesaikan semua dampaknya. Kita bertanggung jawab untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved