Breaking News:

Mantan Kabais: Revisi UU Pemberantasan Terorisme Mempertegas Pelibatan TNI Jadi Solusi Terbaik

Perbaikan atau revisi UU Pemberantasan Terorisme dengan mempertegas pengaturan pelibatan TNI sesuai dengan UU TNI dipandang sebagai solusi terbaik.

TRIBUNJAKARTA.COM/EGA ALFREDA
ILUSTRASI PT. Angkasa Pura II mengadakan simulasi penanganan serangan teroris di Terminal 1A Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (23/8/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Tanpa Peraturan Presiden yang memunculkan berbagai permasalahan, TNI tetap dapat dilibatkan dalam mengatasi Terorisme, melalui UU 34/2004 tentang TNI.

Perbaikan atau revisi UU Pemberantasan Terorisme dengan mempertegas pengaturan pelibatan TNI sesuai dengan UU TNI dipandang sebagai solusi terbaik agar tak ada polemik dan menjadi buah simalakama bagi TNI untuk penanganan terorisme.

Hal tersebut disampaikan mantan Kepala Badan Strategis Indonesia (Kabais) Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto.

Dirinya membeberkan, kemunculan Rancangan Perpres (RPerpres) yang telah dikirimkan pemerintah ke DPR awal Mei lalu tak salah karena merupakan amanat dari UU UU 5/2018.

Disampaikan Soleman, sesuai Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka TNI berkewajiban untuk membuat Rancangan Perpres yang mengatur tentang tata cara TNI dalam mengatasi Terorisme.

Perpres di satu sisi merupakan perintah undang-undang, maka TNI sebagai lembaga pemrakarsa wajib membuat Rancangan Perpres itu.

Di sisi lain, kemunculan RPerpres itu mendapat penolakan keras karena dinilai berpotensi akan melanggar HAM serta memberi tugas kepada TNI memberantas di luar kerangka criminal justice system.

Soleman berpendapat ada tiga masalah yang timbul bila Perpres itu disahkan.

Masalah pertama, yaitu Kalau isinya mengatur tentang pelaksanaan Operasi Militer sesuai dengan amanat ayat 3 pasal 43 I UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka akan bertabrakan dengan Pasal 6 UU 5/2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menghendaki adanya Penegakan Hukum atau law enforcemen.

“Artinya isi Perpres itu berada di luar kerangka criminal justice system,” katanya saat diskusi Webinar bertajuk “Polemik Rancangan Perpres Tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang diadakan Universitas Paramadina, Selasa (9/6/2020).

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved