Fakta Lengkap Debat Panas Berujung Dirut Inalum Diusir, Anggota DPR Minta Dilibatkan Penyerahan CSR
Suasana rapat Komisi VII dan Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak diwarnai saling debat panas.
Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Rr Dewi Kartika H
TRIBUNJAKARTA.COM - Suasana rapat Komisi VII dan Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak diwarnai saling debat panas.
Bahkan, seorang anggota DPR sempat mengusir Orias Petrus Moedak dari ruangan rapat pada Selasa (30/6).
Debat panas itu bermula ketika anggota komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir menanyakan proses perlunasan utang akuisisi PT Freeport Indonesia.
Nasir ingin mengetahui kapan utang itu akan selesai.
TONTON JUGA:
Orias lantas menjelaskan, terdapat surat utang dengan tenor yang mencapai 30 tahun.
Meski demikian, Nasir menilai jangka waktu itu terlalu panjang.
• Siswi SMP Diperkosa dan Dibunuh di Kebun Karet, Pemicunya Utang Sang Ayah
"Jadi sampai 30 tahun kalau perusahaan lancar baru selesai? Kalau kita mati tak selesai nih barang nanti, ganti dirut lain, lain-lagi polanya," kata Nasir.
Terlebih, utang tersebut dinilai Nasir akan merugikan anak usaha holding tambang.
FOLLOW JUGA:
Diusir dari ruang rapat
Suasana rapat kian panas saat Nasir meminta data lengkap mengenai global bond yang telah diterbitkan.
Nasir meminta Orians untuk meninggalkan ruangan karena tak membawa data yang diminta.
"Makanya saya minta data detailnya mana? Kalau bapak sekali lagi gini saya suruh bapak keluar ruangan ini," kata dia.
• Teka-teki Cincin di Jari Zuraida Hanum, Lebih 5 Kali Bercinta dengan Jefri Sebelum Bunuh Jamaluddin
Orias kemudian menanggapi pernyataan tersebut.
"Kalau bapak suruh keluar, izin pimpinan, saya keluar," kata Orias.
Mendengar jawaban tersebut, Nasir langsung membentak Orias sembari menggebrak meja.

"Bapak bagus keluar, karena enggak ada gunanya bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-main dengan DPR ini," kata dia dengan nada tinggi.
Orias tampak terus menjawab singkat pernyataan-pernyataan Nasir.
"Saya tidak main-main. Saya diundang, saya datang," ucap Orias.
• VIDEO Detik-detik Dirut Inalum Debat Panas hingga Diusir dari Rapat, Anggota DPR Persoalkan Data Ini
Dianggap tambah utang
Nasir tampak masih menggebu-gebu menyampaikan pedapatnya di rapat tersebut. Ia menyatakan akan menyurati langsung Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengganti posisi direktur utama MIND ID.
• Siasat Pengusaha Penyewaan Layar Tancap Bertahan di Tengah Covid-19, Gelar Nobar di Rumah
"Ini orang suruh utang, utang lagi, utang lagi. Saya minta diganti dirut ini. Saya kirim surat pribadi dari fraksi, nanti kami bicara Fraksi Demokrat. Saya akan kirimkan Pak Erick sebagai menteri BUMN," ujar Nasir.
Adanya kondisi semakin memanas, pimpinan rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin menskors rapat untuk istirahat.
FOLLOW JUGA:
Anggota DPR minta dilibatkan CSR
Setelah selesai istirahat, semua peserta rapat kembali ke ruang rapat lagi.
Namun, Nasir saat itu cuma kembali sebentar dan meninggalkan ruang rapat sekitar 15 menit setelah dimulai.
• Ungkapan Menyayat Hati Aleesya Putri Engku Emran Beri Janji Manis, Akui Rindu Laudya Cynthia Bella
Alex pun kemudian membuka kembali rapat dan melanjutkan pembahasan rapat dengan realisasi CSR yang dialokasikan para perusahaan pelat merah ini selama Covid-19.
Padahal, sebelumnya Holding Tambang sedang menjelaskan satu persatu persoalan produksi dan dampak pandemi terhadap penerimaan negara.
Saat pemaparan realisasi CSR PT Bukit Asam dan PT Timah, Alex menyela pembicaraan.
Ia mengatakan, pemberian CSR mestinya melibatkan anggota dewan.
"Bapak ingat enggak, siapa yang membantu proyek di Sumatra Selatan tersebut?" tanya Alex.
Dirut PT Bukit Asam, Arviyan Arifin, kemudian menjawabnya. "Kalau tidak salah namanya Pak Alex Noerdin pak," kata Arviyan.
"Nah, saya mati-matian waktu itu bantu, masa penyerahan CSR gak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat," ujar Alex.
• Zuraida Hanum Ajukan Banding Usai Divonis Mati, Sebut Pertimbangan Hakim Langgar HAM & Nasib Anak
Tak hanya Alex, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Ramson Siagian juga angkat bicara saat membahas mengenai CSR.
Ia mengatakan, ke depan mestinya apabila hendak melakukan kegiatan CSR perlu menyertakan Anggota DPR.
"Ya ke depannya, untuk pembagian CSR yang di luar apa yang sudah dilakukan ini bisa berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi VII untuk bisa CSR ini disalurkan ke dapil-dapil anggota komisi VII," ucap Ramson.
Saat dikonfirmasi terkait permintaan CSR, Ramson mengatakan, hal tersebut hanyalah sebagai usulan.
Maksudnya, kata Ramson, jika pertambangan BUMN menyerahkan CSR di daerah-daerah, dan di daerah itu merupakan daerah pemilihan anggota DPR dari Komisi VII agar diikutsertakan saat serah terima.
• Heboh Sindiran Give Away dari Sponsor, Baim Wong: Kita Buktikan Bagi-bagi Hadiahnya Bukan Bohongan
Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya fungsi pengawasan, sekaligus kepedulian terhadap rakyat di Dapil tersebut.
“Artinya bersama-sama saat serah terima ke rakyat, itu saja,” kata Ramson kepada Kompas TV pada Rabu, (1/7/2020).
Sementara itu, Dirut PT Inalum, Orias Petrus Moedak, saat dikonfirmasi soal adanya permintaan CSR dari anggota DPR hanya menjawab singkat.
"Lihat rekaman jalannya rapat aja," ujar Orias melalui pesan singkat.
Setoran holding tambang turun
Orias menyampaikan, setoran kepada negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak tahun ini diproyeksi merosot 50 persen dibanding tahun lalu.
Sampai dengan kuartal I-2020, realisasi setoran holding tambang ke kas negara baru mencapai Rp 2,3 triliun, terdiri dari pajak Rp 1,5 triliun dan PNBP Rp 876 miliar.
Sampai dengan akhir tahun, kontribusi holding tambang diyakini akan tetap berada pada level yang sama.
Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun ini kontribusi holding tambang terhadap penerimaan negara diproyeksi hanya mencapai Rp 10 triliun - Rp 11 triliun. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan realisasi setoran holding tambang ke penerimaan negara pada tahun 2019 yang mencapai Rp 22,9 trilun.
• 6 Penyebab Zuraida Hanum Divonis Mati, Tangis Hakim Pecah: Sebelum Membunuh Bersetubuh dengan Jefri
"Kontribusi kuartal I-2020 Rp 2,3 triliun. Kami berharap akan flat di level ini sampai akhir tahun, Rp 10 triliun - Rp 11 triliun. Jadi terjadi penurunan 50 persen," tutur Orias.
Orias menjelaskan, penurunan kontribusi penerimaan negara tersebut diakibatkan anjloknya permintaan dan harga jual mayoritas produk anak usaha holding.
"Misalnya, alumunium pada awal tahun harga diproyeksikan bisa menyentuh 1.894 dollar AS per ton, namun realisasinya hanya mampu di level 1.500 dollar AS per ton," tutur dia.
Berdasarkan data yang ia miliki, hanya emas saja yang mengalami kenaikan harga di pasar global.
"Dan bauxit yang cenderung stagnan," ucap dia.
SIMAK VIDEONYA: