Breaking News:

Pengamat Politik Pertanyakan Keputusan Pembubaran FPI: Agak Membingungkan

Pengamat Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan keputusan pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

Penulis: Gerald Leonardo Agustino | Editor: Satrio Sarwo Trengginas
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Habib Rizieq Shihab datangi Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/12/2020) pagi. Imam Besar FPI itu memilih datang sehari lebih awal karena tidak ingin ada hal yang simpang siur tentang dirinya. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, TANJUNG PRIOK - Pengamat Politik Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan keputusan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) oleh Kemenko Polhukam.

Ia menilai, kebijakan pembubaran ormas tersebut cenderung menyalahi aturan dan membingungkan.

Sebab, menurut Ray, dalam poin pertama Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri, FPI dinyatakan tidak terdaftar dan secara de jure bubar.

"Tidak terdaftar dan karena itu dinyatakan bubar agak membingungkan. Sebab, satu ormas dinyatakan bubar atau tidak merupakan keputusan internal ormas itu sendiri. Bukan keputusan pemerintah," kata Ray dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).

Kemudian, Ray menyinggung kebijakan yang tertuang dalam UU nomor 17 tahun 2013 tentang Keormasan atau Organisasi Kemasyarakatan.

Baca juga: Ditetapkan Jadi Ormas Terlarang, Ini Komentar FPI Kabupaten Tangerang

Baca juga: Hentikan Kegiatan FPI, Pemerintah Putarkan Video Rizieq Shihab Lakukan Provokasi hingga Dukung ISIS

Baca juga: Dibubarkan Pemerintah, Kuasa Hukum Sebut FPI Berencana Berganti Nama

Menurut dia, meskipun dalam beleid tersebut pemerintah diberi kewenangan untuk melarang kegiatan ormas sebagaimana diatur dalam pasal 59, larangan itu bukan dengan sendirinya merupakan pembubaran ormas yang dimaksud.

Ia melihat bahwa pembubaran suatu ormas mestinya mengikuti AD/ART ormas bersangkutan, bukan keputusan pemerintah.

Ray berendapat, ormas yang tidak didaftarkan atau tidak berbadan hukum tidak bisa dilarang melakukan aktivitas keorganisasiannya.

"UU Keormasan hanya mengatur dua sifat ormas: yang pertama, ormas yang terdaftar. Kedua, ormas yang berbadan hukum," kata Ray.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved