Dugaan Mark Up Anggaran Pembelian Lahan Pemakaman Covid-19 di Jakarta
Menurutnya, sudah seharusnya Pemprov DKI terbuka dalam penggunaan anggaran, terutama dalam upaya penanganan Covid-19
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi buka suara soal tuntutan Fraksi PSI yang mendesak Pemprov DKI segera membuka lahan pemakaman yang telah dibeli menggunakan anggaran APBD 2020.
Menurutnya, sudah seharusnya Pemprov DKI terbuka dalam penggunaan anggaran, terutama dalam upaya penanganan Covid-19.
"Soal pembelian lahan, Pemprov DKI harus terbuka kepada publik. Bila Pemda DKI sembunyi-sembunyi dalam pengadaan lahan, apalagi anggota dewan tidak mengetahui, ini sudah indikasi ke arah dugaan mark up anggaran dalam pembelian lahan," ucapnya, Sabtu (23/1/2021).
Ia menilai, sejak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur, proses pengadaan lahan Pemprov DKI memang terkesan tertutup.
"Memang sangat aneh ya, era Anies pengadaan lahan tertutup. Gubernur DKI diam saja menganggap biasa-biasa saja untuk jaga citra sendiri," ujarnya.
Tak hanya Anies, Uchok juga menyentil Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya banyak namun kinerjanya sangat minim.
"TGUPP juga diam-diam saja. Padahal pengadaan lahan seperti bisnis pada era Anies ini," kata dia.
Baca juga: Pedagang Daging Sapi di Pasar Kranji Baru Bekasi Kembali Berjualan
Baca juga: Wakil Wali Kota Tangsel Sebut Tidak Ada Pengawas Protokol Kesehatan di Pasar
Baca juga: TPU Covid-19 di DKI Penuh, Anies Baswedan Ditagih PSI Realisasikan Lahan Makam Seharga Rp 185 M
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD DKI dari Fraksi PSI Justin Untayana mengaku heran dengan krisis lahan pemakaman yang terjadi.
Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengalokasikan anggaran Rp 219 miliar di APBD Perubahan 2020 untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) makam.
Justin membeberkan, saat ini Pemprov DKI beralasan, pengadaan lahan menjadi prioritas untuk mengantisipasi kekurangan makam khusus Covid-19.
"Saya dapat info bahwa Pemprov DKI sudah membayar sekitar Rp 185 miliar untuk pengadaan RTH makam," ucapnya, Sabtu (23/1/2021).
Untuk itu, politisi muda ini mendesak Anies segera membuka lahan yang telah dibeli tersebut agar krisis pemakaman khusus Covid-19 bisa diatasi.
"Kalau tanah untuk makam tersebut sudah dibayar, maka seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Tapi, realitanya hingga saat ini malah terjadi krisis pemakaman Covid-19,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia pun menilai Pemprov DKI selama ini tidak transparan soal lokasi lahan pemakaman yang telah dibeli.
