KLB di Sumatera Utara Ilegal, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok: Kami Tidak Mengakui

“Maka apapun yang dilakukan, dari informasi yang ada bahwa ada KLB, sebetulnya itu tidak berlaku, itu rapat biasa yang dilakukan sekelompok orang, termasuk kader yang sudah dipecat, seperti  Jhoni Allen, Marzuki Alie, kan sudah dipecat kemarin,” pungkasnya.

AHY Minta Tolong ke Jokowi Soal Ini

Moeldoko ditunjuk jabat Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta tolong ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY meminta Jokowi dan pemerintah tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) yang sedang terjadi di kubu Partai Demokrat.

Hal itu diutarakan dirinya saat konferensi pers guna menanggapi KLB yang terjadi siang tadi di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY saat konfrensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).

AHY mengklaim bahwa pelaksanaan KLB tersebut dinilai inkonstitusional dalam segi aturan hukum karena tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di Partai Demokrat.

"KLB ini tidak sesuai dengan konstituen Demokrat, (berdasarkan AD ART) harus disetujui dan didukung dua pertiga dari jumlah DPD, dan setengah dari jumlah DPC dan itu merupakan angka minimal, dan persetujuan dari ketua Majelis Partai," kata AHY.

Baca juga: AHY: Moeldoko Dipilih Mantan Kader Partai Demokrat yang Dipecat

Sedangkan kata dia, pada KLB yang terjadi di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum itu, seluruh anggota, baik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat tidak ada yang terlibat.

Seluruhnya, kata AHY, dikonfrimasi berada di daerah masing-masing. Oleh karenanya AHY mengatakan bahwa KLB yang terjadi siang tadi merupakan ilegal.

Lebih lanjut dia mengatakan, KLB yang terjadi juga didasari oleh niat yang buruk serta dilakukan dengan cara-cara yang buruk.

AHY mengatakan, sebagai negara demokrasi Indonesia seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, independensi, dan kedaulatan partai politik.

Baca juga: Putri Wapres Tegas Dukung AHY, Ogah Akui Moeldoko Sebagai Ketum Hasil KLB Demokrat di Sumut

Baca juga: Moeldoko Dulu Ditunjuk SBY Gantikan Adik Ipar, Sekarang Terpilih Ketum Demokrat Versi KLB Geser AHY

Baca juga: Beda KLB Partai Demokrat Tahun 2013 di Bali dengan Sekarang di Medan, Pasek: SBY Langsung Lupa

Karena itu dirinya juga meminta agar pemerintah tidak tinggal diamatas langkah Moeldoko yang dinilai telah memecah belah partai.

"Saya minta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah partai Demokrat," ucapnya.

Jadi Ketua Umum Partai Demokrat