KRITIK Keras Yunarto Wijaya pada Moeldoko, Jadi Ketum Partai Demokrat versi KLB dan Jabat KSP

TRIBUNJAKARTA.COM - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya kritisi jabatan Moeldoko setelah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.

Untuk diketahui, Moeldoko terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang baru dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Moeldoko dipilih oleh para peserta walaupun tidak hadir di dalam acara itu.

TONTON JUGA:

Keputusan kader dan pengurus PD yang memilih Moeldoko itu disahkan lewat pengetukan palu sidang oleh pimpinan rapat, Johnny Allen Marbun.

Moeldoko mengalahkan Marzuki Alie, yang kalah suara ketika voting dilaksanakan.

Baca juga: Bujuk Rayu Demi Ikut KLB, DPC Demokrat di Jateng Ditawari Uang Pemulus Rp100 Juta: Saya Setia ke AHY

Keputusan lainnya adalah bahwa kepengurusan PD dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dinyatakan demisioner.

Terpilihnya Moeldoko menuai pro dan kontra.

FOLLOW JUGA:

Baca juga: Terkuak Isi Obrolan Tebe Eks Sabyan dan Ayus 2 Bulan Lalu, Bahas soal Perselingkuhan dengan Nissa?

Satu diantaranya kritik dari pengamat politik Yunarto Wijaya dalam Twitter resminya pada Sabtu (6/3).

Yunarto Wijaya meminta Moeldoko mengundurkan diri dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah terpilih menjadi Ketum Partai Demokrat.

Terlebih, Yunarto menilai posisi ketua KSP yang merupakan citra pemerintah.

Baca juga: Momen Moeldoko Cium Tangan SBY Tersebar, Rocky Gerung Sebut Kepala KSP Pasti Geram dan Pusing

"Yang jauh lbh penting dari urusan internal partai demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai."

"Menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara," tulis @yunartowijaya.

Baca juga: 3 Hari Kepergian Rina Gunawan, Teddy Syach Curhat dan Ungkap Kondisi Anak: Tak Mudah Buat Kami

Pidato Moeldoko

Dalam sambutannya Moeldoko mengapresiasi para senior dan pendiri Partai Demokrat yang menginisiasi KLB tersebut.

Menurutnya KLB tersebut merupakan sebuah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Partai Demokrat menjadi partai yang demokratis, terbuka, dan modern.

Baca juga: Berjaket Demokrat Moeldoko Datangi Lokasi KLB Deliserdang, SBY Konpers di Cikeas

"KLB ini adalah konstitusional, seperti yang tertuang dalam AD/ ART," kata Moeldoko dalam tayangan livefacebook tribunmedan, Jumat (5/3/2021) malam.

Ia mengatakan dirinya sengaja mengajukan tiga pertanyaan sebelum menerima mandat KLB Sibolangit menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Untuk itu lah sebelum saya datang ke sini saya ingin memastikan 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan pada saudara-saudara sekalian. Setelah ada kepastian saya dengan sukarela untuk datang ke sini walau pun macetnya luar biasa," katanya.

Ia mengatakan dirinya sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB Sibolangit.

Baca juga: KLB Partai Demokrat Dongkel AHY, SBY: Bangsa Indonesia Berkabung

Baca juga: Moeldoko Suka Cita di Lokasi KLB Demokrat Deliserdang, Wajah SBY Sendu saat Konpers di Cikeas

Baca juga: Ajak Perang Tokoh KLB di Sumatera Utara, Demokrat Tangerang Selatan Tegas Dukung AHY

Dalam KLB ada kader yang memilih dirinya dan ada yang memilih Marzuki Alie.

Hal tersebut merupakan hal biasa dalam sebuah demokrasi.

"Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan untuk itu," katanya.

Respons SBY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (5/3/2021).

SBY pun menyebut Partai Demokrat dan bangsa Indonesia berkabung atas digelarnya KLB tersebut. Bahkan, SBY menyebut keadilan telah mati.

Hal itu disampaikan SBY mengawali pidatonya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat yang juga disiarkan kanal YouTube Kompas TV, Jumat (5/3/2021) malam.

"Hari ini kami berkabung, Partai Demokrat, Partai Demokrat berkabung, sebenarnya bangsa Indonesia juga berkabung, berkabung karena akal sehat telah mati, sementara keadilan supremasi hukum dan demokrasi sedang diuji," kata SBY.

SBY juga menyebut KLB Demokrat yang digelar dan menetapkan Moeldoko sebagai ketum Demokrat tidak sah alias abal-abal.

"Hari ini 5 Maret 2021 KLB Partai Demokrat abal-abal KLB yang tidak sah dan tidak legal telah digelar di Deli Serdang, Sumut, KLB tersebut telah menobatkan KSP Moeldoko seorang pejabat pemerintahan aktif berada di lingkar dalam lembaga kepresidenan, bukan kader Partai Demokrat alias pihak eksternal partai menjadi ketum Partai Demokrat," ucap SBY.

Mantan Presiden ke-6 RI ini juga nenyebut KLB yang digelar di Sumut itu mendongkel dan merebut kursi Ketum PD yang telah disahkan pemerintah.

"Mendongkel dan merebutnya dari ketua umum Partai Demokrat yang sah yang setahun yang lalu telah diresmikan oleh negara dan pemerintah," jelas SBY.

Melecehkan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun mengungkap hal yang sama dengan SBY.

AHY menyebut penunjukan Moeldoko yang tidak memiliki KTA Partai Demokrat telah melecehkan prinsip yang selama ini dianut partai.

"Mereka yang bukan anggota Partai Demokrat, yang jelas-jelas tidak punya KTA, tapi langsung diakui menjadi anggota, bahkan kemudian bisa mencalonkan diri atau diminta jadi ketua umum. Tentu ini melecehkan administrasi, aturan dan segala prinsip yang diyakini dan digunakan oleh Partai Demokrat selama ini," kata AHY saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/3/2021) sore.

AHY meyakini Moeldoko berusaha merebut tongkat kuasa Partai Demokrat dari tangannya hanya untuk memenuhi ambisi pribadi.

"Demi ambisi pribadi, demi kepuasan politik semata, demi agenda yang kita tahu sampai sejauh mana itu ia akan lakukan," ujar AHY.

Lebih lanjut, AHY juga menyinggung kesediaan Moeldoko untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

"Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri," ujar AHY.

Karena itu AHY menilai keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai Demokrat sudah ada sejak awal.

"Memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah, yaitu ingin mengambil alih Partai Demorkat yang sah dengan inkonstitusional," ujar putra sulung SBY itu.

AHY berujar sikap yang ditunjukkan Moeldoko dalam upaya kudeta Partai Demokrat tidak layak ditiru, dan bukan merupakan sikap ksatria.

"Bagi kami, sikap dan perilaku tersebut bukanlah sikap dan perilaku yang kesatria, bukan perilaku sikap yang dapat dicontoh dengan baik," kata AHY. (*)