Breaking News:

Tak Akui KLB Deliserdang, Ketua DPC Demokrat Depok: Saya Bingung Apa yang Diharapkan dari Pemerintah

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, tidak mengakui adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang berlangsung di Deliserdang.

TANGKAPAN LAYAR Kompas.TV
SBY saat konferensi pers menanggapi KLB Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021). Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, tidak mengakui adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang berlangsung di Deliserdang. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus, tidak mengakui adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang berlangsung di Deliserdang.

KLB Partai Demokrat menghasilkan keputusan bahwa Moeldoko menjabat sebagai Ketua Umum Partai.

"Kita tidak mengakui bahwa ada KLB, sebetulnya karena proses menuju KLB itu kan harus ada," ujar Edi dikonfirmasi wartawan, Sabtu (6/3/2021).

Edi juga berharap, pemerintah melalui Kemenkumham tidak menerima legalitas hasil KLB tersebut.

"Harapan saya kalau seandainya rapat yang dilakukan kelompok ini yang mengatasnamakan KLB kemudian mengajukan legalitasnya kepada Kemenhumkam," tuturnya.

"Saya berharap ini tidak boleh diterima kalau ini diterima berarti pemerintah juga mengiyakan. Saya bingung apa yang diharapkan dari pemerintahan saat ini kalau yang sah dan jelas-jelas sah masih bisa dikebiri oleh orang yang tidak bertanggungjawab saya pikir ini akan berbahaya," timpalnya.

Lanjut Edi, Partai Demokrat juga akan menempuh upaya hukum, lantaran peserta kongres yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengenakan atribut partai.

"Demokrat akan melakukan upaya hukum ketika dia menggunakan atribut tidak punya legalitasnya dia sudah salah, pasti akan dilaporkan," ujarnya.

"Kemarin malam, sudah dilaporkan ke Polrestabes Deliserdang kemudian Hinca Panjaitan, Komisi 3 sudah menginformasikan kepada Kepolisian dan Mabes Polri, dan hari ini juga sudah beredar di media bahwa Mabes Polri memonitor tidak ada yang namanya izin kepolisian," pungkasnya.

Baca juga: Ungkap Kasus Mentereng di Awal 2021, Satresnarkoba Polres Jakarta Barat Diapresiasi Ketua MPR

Baca juga: Relokasi Pedagang Tanaman Hias Terdampak Proyek JIS Ditargetkan Rampung Akhir Maret

Halaman
1234
Penulis: Dwi Putra Kesuma
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved