Rizieq Shihab Tersangka

Kuasa Hukum Rizieq Sebut Tak Ada Bukti untuk Lakukan Penahanan, Polisi: Ada 4 Alat Bukti

Tim hukum Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya membantah pernyataan kubu Rizieq Shihab yang menyebut polisi tidak memiliki dua alat bukti

Penulis: Annas Furqon Hakim | Editor: Erik Sinaga
TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM
Pengadilan Negeri Jakarta menggelar sidang praperadilan atas penangkapan dan penahanan mantan Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab, Senin (8/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, PASAR MINGGU - Sidang praperadilan atas penangkapan dan penahanan Muhammad Rizieq Shihab dilanjutkan dengan tanggapan dari kepolisian selaku pihak termohon.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021), sempat diskors setelah kubu Rizieq Shihab membacakan permohonan gugatan praperadilan.

Dalam tanggapannya, tim hukum Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya membantah pernyataan kubu Rizieq Shihab yang menyebut polisi tidak memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan imam besar FPI itu sebagai tersangka dan melakukan penahanan.

"Dalil-dalil pemohon yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon sudah berdasarkan empat alat bukti yang sah," kata salah satu tim kuasa hukum Polda Metro Jaya di ruang sidang utama.

Baca juga: Beda Pendapat Felicia Tissue dengan Kaesang Pangarep Terkait Hubungannya, Ini Isyarat Nadia Arifta

Empat alat bukti tersebut meliputi keterangan para saksi, dokumen, keterangan ahli, dan sejumlah petunjuk yang ditemukan.

Bukti-bukti tersebut, jelas kuasa hukum Polda Metro Jaya, juga diperkuat pertimbangan Hakim pada sidang praperadilan sebelumnya.

Baca juga: Ibunda Felicia Tissue Tanggapi Klarifikasi Kaesang Pangarep, Sebut Punya Banyak Bukti: Biar Tau Rasa

"Yang menyatakan bahwa dari alat bukti yang disampaikan oleh penyidik dapat membuktikan bahwa setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 9 Desember 2020 telah meminta keterangan dari beberapa orang dari FPI untuk keseimbangan pemeriksaan," ujar dia.

Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan penjelasan terkait penahanan Rizieq Shihab. Polisi menyebut Rizieq Shihab tidak kooperatif saat menjalani pemeriksaan.

"Pemohon tidak kooperatif dan tidak datang tanpa alasan yang patut setelah dipanggil dua kali untuk diperiksa sebagai saksi. Sampai termohon harus memberikan ultimatum kepada pemohon untuk menyerahkan diri atau kalau tidak akan dilakukan upaya paksa penangkapan," ucap kuasa hukum Polda Metro Jaya.

Baca juga: Wakil Wali Kota Tangsel: Pemkot Serang Sudah Bereskan Penolakan Warga Soal Kerja Sama Buang Sampah

Sebelumnya, tim kuasa hukum Muhammad Rizieq Shihab menyebut surat penangkapan Polda Metro Jaya terhadap kliennya cacat hukum.

Hal itu disampaikan tim kuasa hukum pemohon di depan Hakim tunggal Suharno saat sidang praperadilan atas penangkapan dan penahanan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Menurut kuasa hukum, Polda Metro Jaya tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat.

"

Baca juga: Ibu Kandung di Tangerang Tega Bunuh dan Buang Bayi Hasil Hubungan Gelapnya di Tempat Sampah

Bahwa termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan bahkan termohon menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat penahanan atas diri pemohon padahal termohon tidak ada atau tidak memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka," kata salah kuasa hukum Rizieq di ruang sidang utama.

"Tindakan dan perbuatan termohon tersebut adalah di luar ketentuan Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menentukan untuk menetapkan seseorang bersetatus tersangka minimal harus ada dua alat bukti yang cukup atau ada dua alat bukti yang sah," lanjutnya.

Kuasa hukum Rizieq Shihab juga menilai Polda Metro Jaya belum pernah menyita alat bukti dan tidak memeriksa saksi-saksi.

Baca juga: Pemkot Jakarta Koordinasi Terkait Relokasi Warga Korban Kebakaran di Jatinegara ke Rusun

"Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/2502/XII/2020 Ditreskrimum Tanggal 12 Desember 2020 atas diri pemohon adalah tidak sah karena mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan hukum administrasi yang di atur dalam KUHAP dan juga melanggar peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana," ujar dia.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved