Iwan Fals Ikut Komentari Konflik Partai Demokrat: Bagaimana Tanggapan Tuan Puan Sekalian?

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Musisi Iwan Fals berkomentar mengenai konflik Partai Demokrat.

Konflik Partai Demokrat hingga saat ini tak kunjung mereda.

Bahkan kedua kubu yakni Kubu Moeldoko atau KLB Deliserdang dengan Kubu AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono terus menuding satu sama lain.

Sementara Kubu AHY menilai Kubu Moeldoko gagal move on.

Musisi senior Iwan Fals pun akhirnya mengomentari konflik Partai Demokrat.

Ia meminta followernya di twitter juga ikut menanggapi soal konflik tersebut.

Iwan Fals memprediksi konflik Partai Demokrat berujung pada keputusan pengadilan.

"Soal Partai Demokrat bagaimana tanggapan Tuan Puan sekalian, saya tak coba menyimak, walau mungkin ujung2nya pengadilan yg menentukan, tapi bolehlah berpendapat...tetap jaga PROKES nya," tulis Iwan Fals melalui akun @iwanfals, Kamis (11/3/2021).

Blak-blakan Jhoni Allen

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, buka suara soal alasan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Menurutnya, adanya dinasti politik di tubuh Partai Demokrat membuat dirinya dan sejumlah kader Demokrat menggelar KLB Deli Serdang.

Dinasti politik tersebut ada pada posisi ketua umum dan ketua majelis tinggi.

"AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang," kata Jhoni di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Menurut Jhoni Allen Marbun, AHY juga menentukan segala hal-hal yang strategis, kinerja, political will di dalam partai, di antaranya posisi wakil ketua umum, sekjen, dan seterusnya yang dinilainya sebagai pembantu ketua umum.

"Kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa, menentukan siapa calon ketua umum pada kongres atau KLB," tambahnya

Dia pun menyinggung SBY yang selalu mengeklaim sebagai Demokrat sejati, tetapi menurutnga justru demokrasi Partai Demokrat diamputasi SBY.

"SBY selalu mendengungkan keadilan, tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi," kata Jhoni Allen Marbun.

Jhoni Allen Marbun pun mengungkit keberadaan adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas yang kini memegang jabatan sebagai Ketua Fraksi Demokrat di Senayan.

"Mahkamah Partai yang menurut UU Parpol pasal 32 dia independen, hasilnya final. Ini tidak, hasilnya direkomendasi kepada Ketua Majelis Tinggi. Semuanya bermasalah dan melanggar UU," katanya.

Respon Kubu AHY

DPP Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons pernyataan Jhoni Alen Marbun (JAM) terkait perubahan AD/ART Partai Demokrat pada Kongres V 2020.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan, kongres adalah forum atau lembaga pengambilan keputusan tertinggi di Partai Demokrat.

Selain itu, kongres sebagai lembaga dengan kewenangan tertinggi berwenang mengubah AD/ART termasuk mengubah Mukaddimah jika menjadi kesepakatan kongres.

"Jangankan itu, merubah bentuk bahkan membubarkan organisasi pun bisa, dan memang menjadi kewenangan kongres," ujar Kamhar kepada wartawan, Kamis (11/3/2021).

Kamhar mengatakan, Mukaddimah dalam AD/ART yang menjadi roh, jiwa dan visi besar organisasi, sangat mungkin direvisi jika dipandang perlu untuk merespon dinamika dalam ruang dan waktu.

Sehingga lebih adaptif dan relevan, tak anakronis.

"Pernyataan JAM tentang ini mencerminkan sikap feodal dalam berorganisasi dan obskurantis," ucapnya.

Kamhar menilai, kelompok GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat) terindikasi gagal move-on dan terjebak pada romantisme masa lalu.

Masa di mana mereka memegang posisi penting dan strategis apalagi kala itu Partai Demokrat sebagai Partai pendukung utama pemerintah.

Kamhar menyebut, mereka mengabaikan regenerasi dan sulit menerima kenyataan kehilangan kekuasaan sebagai konsekuensi logis pergantian kepengurusan serta posisi partai demokrat yang kini berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Sekjen Partai Demokrat Kubu Moeldoko Bongkar Alasan Belum Daftar ke Kemenkumham

Baca juga: Ludes Tak Tersisa, Siti Haya Tidak Bisa Menahan Air Mata saat Melihat Puing Sisa Bangunan Rumahnya

Baca juga: Polisi Tunggu Laporan Pembeli di Warkop Cibubur Dibacok Begal

Karena itu, adanya Kongres Luar Biasa (KLB) menurut Kamhar menunjukkan syahwat ingin berkuasanya dapat terlayani, baik sebagai jajaran pimpinan utama Partai Demokrat maupun sebagai bagian dari koalisi pemerintah yang mendapatkan akses dan porsi menikmati kue kekuasaan.

"Ini terkonfirmasi dari pernyataan kelompok KLB abal-abal ini, yang menyatakan mempersiapkan kader masuk di pemerintahan," ujarnya.

Selain itu, Kamhar mengatakan indikasi gagal move on lainnya adalah masih menggunakan AD/ART 2005 dalam penyelenggaraan KLB.

Kamhar menegaskan, AD/ART yang sah adalah AD/ART 2020 yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Indikasi gagal move-on lainnya, dengan masih menggukan AD/ART 2005 sebagai pedoman dan acuan memberi legal standing pada KLB abal-abal. Ini sulit diterima dan bertentangan dengan akal sehat. Di organisasi mana pun, AD/ART yang berlaku sebagai hukum adalah AD/ART yang terbaru yang disepakati dan ditetapkan dalam forum pengambilan keputusan untuk itu yang sah dan legal," kata Kamhar.

"Artinya bagi Partai Demokrat adalah hasil Kongres V tahun 2020 di Jakarta. Memaksakan penggunaan AD/ART tahun 2005 ini bentuk ketololan absolut. Bertentangan dengan sunatullah yang mengabaikan proses gerak dan dinamika perubahan dalam ruang dan waktu," pungkasnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Politikus Demokrat Sebut Jhoni Allen Cs Gagal Move On dan Terjebak Romantisme Masa Lalu,.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jhoni Allen Blak-blakan Soal Politik Dinasti SBY dan Anak-anaknya Picu KLB Demokrat di Sumut,