Jhoni Allen Ungkap Alasan Tunjuk Moeldoko Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021).
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB, Jhoni Allen Marbun, membeberkan alasan pihaknya memilih Moeldoko.
Jhoni, sapaannya, menjelaskan alasan memilih Moeldoko lantaran ingin menyelamatkan Partai Demokrat.
"Kami para kader melihat bagaimana menyelamatkan partai demokrat untuk bangkit kembali," jelas Jhoni, saat konferensi pers, di Rumah Moeldoko, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2021).
"Kami meminang beliau (Moeldoko). Awalnya beliau masih berpikir-pikir (menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB)," lanjutnya.
Para kader Partai Demokrat versi KLB dari daerah juga tak yakin Moeldoko ingin menjadi Ketua Umum (Ketum).
"Pak Moeldoko tidak pernah ingin menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sehingga mereka (kader) datang untuk menanyakan, betul tidak pak cinta dengan Demokrat," jelas Jhoni.
Penunjukan Moeldoko, kata Jhoni, pun tak ada campur tangan pemerintah.
"Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Sekali lagi, campur tangan pemerintah yang paling tinggi, pelaksanaan kongres tahun 2010," klaim Jhoni.
AHY Sebut Kemenangan Moeldoko Ilegal
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) yang memenangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko ilegal.
"Adanya KLB yang dilakukan secara illegal inkonstitusional oleh sejumlah mantan kader yang juga bersekongkol, berkomplot dengan kader eksternal," kata AHY, saat konferensi pers, di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
AHY mengklaim, dirinya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
"Saya berdiri tegak mewakili simpatisan Partai Demokrat di seluruh wilayah tanah air, mewakili 34 ketua dewan pimpinan daerah di 34 provinsi," ucap AHY.
"Dari Aceh sampai dengan Papua mewakili ketua DPD pimpinan cabang di 500 kabupaten dan kota juga mewakili ribuan anggota Fraksi Partai Demokrat di tingkat pusat DPR-RI maupun di tingkat daerah provinsi," lanjutnya.
Begitu juga dengan di Kapubaten Jambi, AHY mengklaim telah mendapatkan mandat dari seluruh kader Partai Demokrat.
"Seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah dan telah mereka gunakan serta berikan dalam kongres kelima Partai Demokrat pada 15 Maret 2020," tutur AHY.
"Kongres yang sah, demokratis, dan telah disahkan negara, Kementerian Hukum dan HAM," tutup AHY.
Baca juga: Cerita Pilu Saidih Penjual Tisu di Jatinegara Kaum, Hanya Dapat Rp 5 Ribu Usai Seharian Bekerja
Baca juga: Gara-gara Acungkan Jari Tengah, Remaja di Tambun Bekasi Berkelahi hingga Berujung Pembacokan
Melansir Kompas.com, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko berterima kasih setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat KLB kubu kontra- AHY, Jumat (5/3/2021).
Moeldoko pun menanyakan komitmen para kader guna membesarkan Partai Demokrat.
"Saya berterima kasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" kata Moeldoko, dikutip dari siaran Kompas TV, Jumat (5/3/2021).
