Menkumham Yasonna Laoly Singgung Konflik Partai Demokrat dalam Rapat Bersama Komisi III DPR
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).
"Kita akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART partai," ucap Yasonna.
"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.
Baca juga: Loyalis Anas Soroti Masuknya Bambang Widjojanto ke Tim AHY Lawan Moeldoko: Puzzle Itu Makin Nyata
Baca juga: Kartu Prakerja Gelombang 14 Sudah Diumumkan, Sejumlah Peserta Gunakan BLT untuk Bayar Listrik
Baca juga: Ngotot Wacana Presiden 3 Periode, Arief Poyuono: Prabowo, Ganjar, Anies Pasti Keok Lawan Jokowi
Respons Gatot Nurmantyo
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyoroti soal keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit," kata Gatot Nurmantyo seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3/2021).
Diketahui, Moeldoko menjabat Panglima TNI ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.
Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dipercaya SBY untuk menjadi Panglima TNI.
Dikatakan Gatot, yang dilakukan Moeldoko bukanlah representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi dan bersikap sesuai moral dan etika prajurit.
Sebagai juniornya saat aktif di TNI, Gatot sendiri mengaku sempat tidak percaya ketika Moeldoko bermanuver dalam kisruh Partai Demokrat.
"Logika berpikir saya, saya tidak menduga. Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer, beliau juga ikut membentuk saya," ujar Gatot.
"Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum, sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat, (5/3/2021).
Moeldoko menerima penetapan melalui sambungan telepon kepada peserta rapat.
"Baik, dengan demikian. Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.
Sebelum menerima penetapan, Mantan Panglima TNI tersebut terlebih dahulu menanyakan kepada peserta KLB Demokrat. Pertanyaan tersebut untuk memastikan keseriusan para peserta KLB Demokrat memilihnya sebagai Ketum.