Breaking News:

Bela Demokrat Kubu AHY, Fraksi Gerindra DKI Sindir Bambang Widjojanto Dapat Gaji dari Uang Rakyat

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S Andyka mengkritik kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

ISTIMEWA/Tangkap Layar YouTube KompasTV
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S Andyka 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, S Andyka mengkritik kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Terlebih, salah satu anggota TGUPP, Bambang Widjojanto yang menerima pinangan sebagai Kuasa Hukum Partai Demokrat.

"Saya tidak mempermasalahkan Bambang Widjojanto jadi kuasa hukum pihak mana, yang kami masalahkan BW dapat gaji dari uang rakyat, dari pajak yang rakyat bayar," kata Andyka dalam wawancara KompasTV, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Anggota TGUPP Anies Jadi Kuasa Hukum Demokrat Kubu AHY, PDIP: Kinerjanya Jauh Panggang dari Api

Diberitakan TribunJakarta.com, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, ditunjuk sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya merasa terhormat menangani kasus ini. Karena kasus yang fundamental sekali," kata Bambang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Bersama elite Partai Demokrat, Bambang Widjojanto yang akrab disapa BW menggugat 10 orang yang melaksanakan Kongres Luar Biasa atau KLB Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Menurut BW, Partai Demokrat kubu AHY menilai KLB Deliserdang serampangan dan dapat mengancam demokrasi di Indonesia.

"Kalau parpol (partai politik) yang diakui secara sah bisa diobok-obok seperti ini, kemudian negara kita terancam," jelas Bambang.

Bambang tidak ingin Partai Demokrat dengan kepengurusan yang sah dari kubu AHY diambil alih oknum yang tak bertanggung jawab.

Baca juga: Bentrokan di Pancoran Dipicu Sengketa Tanah, Polisi Menduga Ada yang Menunggangi

"Karena sangat jelas mereka melanggar UU Parpol, salah satunya pasal 26 yang menyebutkan kader yang diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan ataupun parpol lagi," tuturnya.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved