Breaking News:

Begini Syarat Mengajukan SIKM untuk Perjalanan Keluar Daerah atau Internasional untuk Warga Bekasi

Wali Kota Bekasi melarang seluruh warganya melakukan perjalanan mudik lebaran 2021.

TRIBUNJAKARTA.COM/YUSUF BACHTIAR
Ilustrasi Kota Bekasi 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melarang seluruh warganya melakukan perjalanan mudik lebaran 2021, tetapi terdapat pengecualian bagi beberapa orang dengan syarat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Larangan mudik berlaku tanggal 22 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021 dan pasca masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

Terdapat pengecualian bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan di tanggal tersebut diantaranya, bekerja/perjalanan dinas.

Baca juga: Tak Ada Sanksi, Wali Kota Larang Warga Bekasi Mudik Lebaran 2021

Kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

"Untuk pelaku perjalanan wajib mengantongi Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan perjalanan," kata Rahmat.

Pelaku perjalanan wajib mengantongi SIKM yang dapat diajukan ke Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi.

Untuk syaratnya, bagi pegawai instansi pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)).

Prajurit TNl, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon ll yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik pejabar serta ldentitas diri calon pelaku perjalanan.

Bagi pegawai swasta, melampirkan print out surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah atau tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Baca juga: 3 Faktor Prediksi Malam Nanti Akan Terjadi Lonjakan Penumpang di Terminal Kalideres

Baca juga: Dishub DKI: Pelayanan Bus AKAP Selama Masa Larangan Mudik hanya di Terminal Pulo Gebang & Kalideres

Baca juga: Pengetatan Mudik Dinilai Sukses, Jumlah Keberangkatan di Terminal Tanjung Priok Menurun 30 persen

Bagi pekerja sektor informal, melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

Untuk masyarakat umum non-pekerja, melampirkan print out surat izin tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

SIKM berlaku secara individu, untuk satu kali pergi pulang lintas-kota/kabupaten, provinsi atau negara dan bersifat wajib bagi warga usia di atas 17 tahun. (*)

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved