Breaking News:

Sidang Rizieq Shihab

Rizieq Shihab Dituntut 10 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Persoalkan Tuntutan Jaksa Tidak Terkait Perkara

Tuntutan JPU pada perkara kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah Megamendung, Bogor tidak tepat.

TribunJakarta/Bima Putra
Rizieq Shihab dituntut 10 buan penjara kasus kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung Markaz Syariah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5/2021) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Tim kuasa hukum Rizieq Shihab dalam kasus dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan menilai terdapat uraian dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang tidak terkait perkara.

Anggota tim kuasa hukum Rizieq, Aziz Yanuar mengatakan uraian tuntutan JPU pada perkara kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah Megamendung, Bogor tidak tepat.

"Banyak yang menggabungkan peristiwa di Soekarno-Hatta, di Petamburan. Padahal ini soal yang Megamendung, artinya ini banyak yang menurut kami kurang ditempatkan sebagaimana mestinya lah," kata Aziz di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5/2021) malam.

Peristiwa Bandara Soekarno-Hatta JPU pada tuntutan dimaksud yakni kerumunan warga pada 10 November 2020 lalu saat penjemputan Rizieq yang diperkirakan mencari ratusan ribu jiwa.

Kerumunan ini melanggar protokol kesehatan karena terjadi saat pandemi Covid-19 melanda, pun kasusnya tidak diproses hukum sebagaimana kasus kerumunan warga di Megamendung.

Kawasan Puncak Bogor Jawa Barat dipadati jemaah simpatisan dari Front Pembela Islam (FPI) dalam menyambut kedatangan Rizieq Syihab pada Jumat (13/11/2020).
Kawasan Puncak Bogor Jawa Barat dipadati jemaah simpatisan dari Front Pembela Islam (FPI) dalam menyambut kedatangan Rizieq Syihab pada Jumat (13/11/2020). (Kompas.com/AFDHALUL IKHSAN)

Sementara kasus Petamburan dimaksud kerumunan warga saat kegiatan Maulid Nabi dan pernikahan putri keempat Rizieq yang digelar di Jalan KS Tubun, Petamburan pada 14 November 2020.

"Sebenarnya kalau tuntutan itu wewenang Jaksa, tapi pertimbangan-pertimbangan yang kami soroti, terkait membawa-bawa soal Bandara, dan juga soal Petamburan. Padahal kita bicara soal Megamendung," ujarnya.

Baca juga: Status Bekas Narapidana Perberat Tuntutan Rizieq Shihab di Kasus Kerumunan Megamendung

Aziz menuturkan poin lain dalam tuntutan JPU di kasus kerumunan Megamendung yang dipersoalkan terkait bukti terjadinya kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Menurutnya saat terjadi kerumunan sekitar 3.000 warga pada 13 November 2020 lalu tidak ada massa yang masuk ke Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah karena tertahan di gerbang.

Tim kuasa hukum Rizieq mempersoalkan bukti berupa dokumentasi kerumunan di wilayah Gadog, sementara perkara terkait kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah.

Baca juga: Rizieq Shihab Dituntut 2 Tahun Penjara dan Dilarang Aktif Menjadi Anggota atau Pengurus Ormas

"Bukti awal itu bukti di Gadog, tapi yang dipermasalahkan Megamendung dan Habib Rizieq. Ini yang agak aneh menurut kami, tapi nanti kita akan bahas di pleidoi kita, dan pleidoi habib Rizieq sendiri," tuturnya.

Sebagai informasi, dalam kasus kerumunan warga di Megamendung Rizieq yang merupakan terdakwa tunggal dituntut hukuman 10 bulan penjara karena melanggar kekarantinaan kesehatan.

Baca juga: Dituntut 2 Tahun dan 10 Bulan Penjara, Rizieq Ambil Langkah Cepat, Kuasa Hukum: Nanti Kita Bantah

Hal yang memberatkan tuntutan bahwa Rizieq pernah dua kali divonis bersalah pada tahun 2003 terkait kasus 160 KUHP tentang Penghasutan dan 2008 terkait 170 KUHP tentang Pengeroyokan.

Tidak mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, hingga bersikap tidak sopan dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan sebagai terdakwa selama sidang.

Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved