Bandingkan TGUPP Era Anies dan Jokowi-Ahok, Ketua DPRD DKI: Sekarang Lebih Banyak Mudaratnya
Prasetyo Edi Marsudi mengatakan keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur Anies Baswedan sangat tidak efektif.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengakui, keberadaan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di era Gubernur Anies Baswedan sangat tidak efektif.
Pasalnya, banyak visi dan misi Pemprov DKI yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 belum terealisasikan sampai saat ini.
Padahal, tugas dari TGUPP seharusnya membantu Gubernur Anies Baswedan merampungkan program yang telah dicanangkan.
"Keberadaan TGUPP ini inefisien, enggak efektif. Kita lihat saja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, berapa banyak program terealisasi?," ucapnya, Kamis (27/5/2021).
"Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rununawa DP 0 Rupiah? Ini menunjukan bahwasannya program enggak jalan," tambahnya menjelaskan.
Baca juga: Polemik Pengunduran Diri Alvin Wijaya dari TGUPP, Wagub DKI: Enggak Perlu Diperdebatkan
Bukannya membantu Anies, politisi senior PDIP ini menilai, keberadaan TGUPP di era Anies justru menimbulkan masalah baru.
"Yang ada justru (keberadaan TGUPP) jadi mudarat, karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," ujarnya.
Prasetyo pun membandingkan keberadaan TGUPP di era Anies dengan gubernur sebelumnya, yaitu Joko Widodo (Jokowi) hingga Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.
Baca juga: Alvin Wijaya 3 Tahun Ditunjuk Jabat TGUPP Tapi Mundur Sebelum Anies Lengser, Begini Komentar Wagub
Pada masa pemerintahan Jokowi dan Ahok, TGUPP umumnya dijabat ASN DKI yang segera purnabakti.
"Di zaman pak Jokowi hingga Ahok, TGUPP umumnya diisi ASN yang akan pensiun. Mereka kan sebelumnya jadi Kepala Dinas atau Asisten, jadi terbiasa dengan sistem pemerintahan dan mudah menafsirkan visi misi kepala daerah menjadi program kerja," tuturnya.
Dalam beberapa hari terakhir ini, TGUPP memang tengah menjadi sorotan setelah dituding terlibat dalam mafia atau makelar jabatan di Pemprov DKI.
Terlebih, belasan jabatan tinggi dan ratusan posisi di kelurahan dan kecamatan yang masih kosong hingga saat ini.
"Makin lama (pemilihan) lurah ditunda-tunda, camat ditunda, pasti ada campur tangan TGUPP," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Selasa (25/5/2021).
Banyaknya jabatan lurah dan camat yang masih kosong ini terbongkar saat rapat kerja Komisi A DPRD DKI dengan Pemprov DKI pada Senin (24/5/2021) kemarin.
Baca juga: PDIP Curigai Oknum TGUPP Jadi Makelar Jabatan Sampai Tingkat Kelurahan dan Kecamatan di DKI
