Kritik Gubernur Anies Baswedan, PSI DKI Jakarta: Anggaran Besar Tapi Minim Inovasi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran dinilai minim inovasi. 

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya belajar dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang telah mengeluarkan inovasi untuk warganya.

"Pak Ridwan Kamil sudah membuktikan dalam tiga tahun kepemimpinannya banyak program gagasan yang sudah dieksekusi dan diakui keberhasilannya,” ujar Michael, dalam keterangan resminya, Sabtu (29/5/2021).

Beberapa program Ridwan Kamil untuk warga Jawa Barat, kata dia, antara lain Jabar Digital Service, SIM Jawara hingga One Pesantren One Product.

Menurutnya, program-program tersebut dapat diaplikasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Program-program yang berhasil ini layak jadi percontohan nasional. Jika diterapkan di Jakarta, hasilnya pasti akan lebih inovatif lagi karena anggaran Jakarta hampir dua kali lipat dari Jawa Barat," jelas dia.

Sementara di Jakarta, lanjutnya, sejumlah program kerja seperti Rumah Nol Rupiah dan program kewirausahaan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) tidak berjalan lancar. 

Baca juga: PREDIKSI Unik Valentino Rossi di Final Liga Champions Man City Vs Chelsea: Cek Link Streamingnya

Baca juga: Direkam Saat Mandi, Melati Tak Kuasa Terima Permintaan Pras Agar Video Tak Menyebar

Baca juga: Hujan Deras di Bekasi, Ruas Jalan Ir. H. Juanda Tergenang 20 Sentimeter: Kendaraan Sulit Melintas

"Jangan sampai terlena karena anggaran besar tapi minim inovasi. Jakarta harusnya punya lebih banyak program unggulan yang layak jadi percontohan nasional," tutup Michael.

PSI Desak Gubernur Anies Tarik Rem Darurat

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menarik rem darurat.

Pasalnya, penanganan Covid-19 di DKI Jakarta diganjar nilai E oleh pemerintah pusat.

TONTON JUGA

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad menilai, nilai buruk dari Kementerian Kesehatan ini menjadi tamparan keras bagi Gubernur Anies Baswedan.

"Pak gubernur tidak boleh hanya bangga dengan jumlah tes dan fasilitas kesehatan, perlu serius membenahi kemampuan tracing dan isolasi," ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad.

Adapun nilai E ini diberikan Kemenkes lantaran laju penularan Covid-19 di DKI yang cukup tinggi, mencapai 150 kasus positif per 100 ribu penduduk tiap pekannya.

Selain itu, tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 pascalebaran juga terus meningkat dan tracing kasus yang dinilai belum maksimal.

Untuk itu, Idris mendesak Anies untuk segera memperketat aturan secara merata, mulai dari tingkat RT/RW, tempat kerja, tempat rekreasi, hingga pusat perbelanjaan.

Baca juga: Disdik Kota Bekasi Setop Sementara Penambahan Jumlah Sekolah Tatap Muka, Ini Alasannya

Baca juga: Daftar Skuad Timnas Belanda di Euro 2020:Van Dijk Absen, Bintang Barcelona & Man United Jadi Tumpuan

Baca juga: Rizieq Shihab Akan Jalani Sidang Tuntutan Kasus RS Ummi Bogor Pekan Depan

"Jakarta perlu mempertimbangkan menarik rem darurat untuk meredam infeksi penularan Covid-19," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, pengetatan perlu dilakukan guna mencegah tsunami kasus Covid-19 seperti yang terjadi di India.

Sebab, mobilitas warga selama lebaran kemarin cukup tinggi meski pemerintah telah membuat kebijakan larangan mudik.

TONTON JUGA

"Sehingga mereka yang baru kembali dari luar Jakarta tidak menularkan virus ke warga yang tidak turut mudik," kata dia.

Idris menambahkan, jumlah RT yang masuk zona merah dan oranye saat ini semakin bertambah, sehingga micro lockdown harus diterapkan.

Salah satunya klaster lebaran di RT 03 RW 03, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur dimana ada 104 warga yang terpapar Covid-19.

Pada level provinsi, jumlah kasus positif DKI Jakarta juga meningkat sebesar 40 persen dalam sepekan terakhir. 

Keterisian Wisma Atlet juga meningkat 6 persen pascalibur Lebaran.

Baca juga: Liga 1 Belum Bisa Digelar, Polri Masih Belum Kasih Rekomendasi Izin, Menpora: Tinggal Menunggu Waktu

"Arus balik belum berakhir, masih banyak pemudik yang belum kembali dan mayoritas belum menjalani pemeriksaan swab antigen," tuturnya.

"Jika tidak segera dilacak dan diisolasi, maka klaster tersebut akan menyebar sehingga pada akhirnya timbul tsunami kasus Covid-19 di Jakarta," tambahnya menjelaskan.