Breaking News:

Komnas HAM Diminta Jelaskan Dimana Dugaan Pelanggaran HAM yang Dilaporkan Novel Baswedan CS

Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan

Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Komnas HAM melayangkan surat pemanggilan kepada pimpinan KPK terkait laporan pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN), Selasa (8/6/2021) kemarin.

Namun, pimpinan KPK enggan memenuhi panggilan tersebut.

Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia) mempertanyakan maksud dan ruang lingkup Komnas HAM memanggil Ketua KPK.

"Karena apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK merupakan amanat dari Undang-undang," kata Koordinator Aksi Teddy.

Teddy mengatakan, TWK bukan sekonyong- konyong atas keinginan dari pimpinan KPK.

Melainkan, pelaksanaan TWK dilaksanakan atas kerjasama dari berbagai institusi antara lain, BKN, BIN, BNPT, BAIS TNI, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan institusi lainnya.

Sehingga pelaksanaan TWK dapat dipastikan sangat terang benderang dan tidak ada intervensi dari Pimpinan KPK.

"Oleh karena itu yang timbul pertanyaan dimana letak subtansi pelanggaran HAM yang dilaporkan Novel Baswedan Cs, Komnas HAM harus jelaskan," kata Teddy.

Menurutnya, apa yang dilaksanakan Pimpinan KPK merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Seyogyanya Komnas HAM bekerja secara obyektif bukan mengikuti opini yang diduga sengaja dikembangkan melalui sebuah laporan oleh Novel Baswedan Cs," katanya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved