Menanti Jawaban Habib Rizieq Soal Tanggapan Jaksa Perkara Tes Swab RS UMMI Bogor di Sidang Hari Ini

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana pemberitahuan bohong Rizieq Shihab pada Kamis (17/6/2021).

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal mengatakan sidang tersebut beragendakan duplik atau jawaban Rizieq dan tim kuasa hukumnya atas replik Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Duplik untuk perkara nomor 223, 224 dan, 225. Sidang dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB di ruang sidang utama," kata Alex dalam keterangannya di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (17/6/2021).

Perkara nomor 223 merupakan berkas untuk terdakwa Dirut RS UMMI Bogor, dr. Andi Tatat, nomor 224 berkas untuk terdakwa Muhammad Hanif Alatas, sementara 225 untuk Rizieq.

Pada sidang Senin (14/6/2021) lalu JPU menyampaikan replik yang isinya membantah pleidoi Rizieq dan tim kuasa hukumnya bahwa tuntutan mereka tidak berdasar fakta persidangan.

Bahwa ketiga terdakwa berbohong saat menyatakan Rizieq dalam kondisi sehat ketika dirawat di RS UMMI Bogor pada November 2020 lalu meski hasil tes swab PCR-nya terkonfirmasi Covid-19.

Dalam kasus tes swab RS UMMI Bogor ini JPU menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman enam tahun penjara terhadap Rizieq.

Sementara terhadap Hanif dan Andi Tatat JPU menuntut Majelis Hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara, ketiganya dianggap terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946.

Baca juga: Tanggapi Nota Pembelaan Menanti Rizieq Shihab, Jaksa Sebut Hanif Alatas Tak Serius Perhatikan Sidang

Baca juga: Rizieq Shihab Pakai Kata Kasar di Pleidoi, Jaksa: Imam Besar Hanya Isapan Jempol Belaka

Pada repliknya JPU juga menyoroti isi pleidoi Rizieq yang menggunakan kata kasar karena dianggap tidak pantas dilontarkan, di antaranya culas, licik, tidak ada rasa malu, dan lainnya. 

JPU menyinggung sebutan Imam Besar yang ditujukan simpatisan eks Front Pembela Islam (FPI) kepada Rizieq, menurut JPU sebutan tersebut tidak sesuai dengan perilaku Rizieq.

"Tidak seharusnya​ diucapkan yang mengaku dirinya berakhlak kulkarimah tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata kasar sebagaimana di atas. Ternyata yang didengung-dengungkan sebagaimana imam besar hanya isapan jempol belaka," ujar JPU, Senin (14/6/2021).

JPU sebut Rizieq cari panggung

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyinggung isi pleidoi Rizieq Shihab yang mengaku bertemu dan membuat kesepakatan dengan sejumlah tokoh penting sewaktu berada di Arab Saudi.

Melalui replik atau jawaban atas pleidoi Rizieq, JPU mengatakan klaim Rizieq yang melakukan pertemuan dengan eks Kapolri Jenderal (purn) Tito Karnavian, Menkopolhukam Wiranto.

Lalu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan membuat kesepakatan agar seluruh proses hukum pidana yang menjeratnya dihentikan saat tiba di Indonesia tidak berdasar.

Alasannya klaim Rizieq tersebut tidak terkait dengan perkara dugaan tindak pidana pemberitahuan bohong tes swab RS UMMI Bogor yang kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Cerita terdakwa seakan-akan mencari panggung untuk menyalahkan pihak lain dan membenarkan secara sepihak yang dilakukan oleh terdakwa," kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (14/6/2021).

JPU menuturkan pleidoi seharusnya berisikan bantahan atas tuntutan enam tahun penjara yang merasa ajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasar fakta persidangan.

Bukan keluh kesah dan cerita-cerita yang tidak terkait kronologis dan fakta persidangan perkara dugaan tindak pidana pemberitahuan bohong tes swab RS UMMI Bogor sebagaimana isi pleidoi Rizieq.

Baca juga: Kubu Rizieq Shihab Siapkan Berkas Memori Banding Kasus Petamburan

Baca juga: Sebut Tak Ada di KBBI, Kuasa Hukum Rizieq Shihab: JPU Selundupkan Kata Onar di Kasus RS Ummi Bogor

"Dengan menyebut beberapa nama ada Budi Gunawan, eks Menko Polhukam RI Wiranto, Kiai Maruf Amin yang kini jadi Wapres RI atau Jendral Tito karnavian, pasukan khusus TNI yang semua nggak ada hubungannya dengan fakta-fakta persidangan dengan perkara aquo," ujar JPU.

Sebelumnya pada sidang pleidoi Kamis (10/6/2021) Rizieq mengklaim melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh penting di satu hotel dengan hasil menghentikan semua perkara menjeratnya.

Lalu upaya menghentikan kebangkitan PKI dan menghentikan penjualan aset negara ke negara asing, dalam pleidoinya Rizieq menyebut kesepakatan kandas operasi intelejen hitam.

"Kesepakatan yang sudah sangat bagus dengan Menko Polhukam RI dan Kepala BIN serta Kapolri saat itu, akhirnya semua kandas akibat adanya operasi intelejen hitam berskala besar yang berhasil mempengaruhi Pemerintah Saudi, sehingga saya diceka dan tidak bisa pulang ke Indonesia," tutur Rizieq, Kamis (10/6/2021). (*)