Begini Respons Istana Usai Presiden Jokowi Dijuluki King Of The Lip Service Oleh BEM UI
Istana akhirnya merespons terkait ramainya pemberitaan usai Presiden Joko Widodo dinobatkan King Of The Lip Service oleh BEM Universitas Indonesia
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman akhirnya merespons terkait ramainya pemberitaan usai Presiden Joko Widodo dinobatkan King Of The Lip Service oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).
Fadjroel Rachman mengatakan bahwa aktivitas BEM UI itu merupakan tanggungjawab institusi Universitas Indonesia.
"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).
TONTON JUGA
Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan kritikan yang dilontarkan BEM UI tersebut merupakan ekspresi mahasiswa.
Hanya saja ia menegaskan ekspresi tersebut harus disertai dengan data dan fakta.
"Itu ekspresi dari adik adik mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta juga" katanya saat dihubungi Tribunnews.com.

Pemerintah menurut Donny tidak anti kritik.
Bila kritikan yang disampaikan tersebut disertai data dan fakta, maka dapat didiskusikan dengan pemerintah.
Baca juga: Harga Terjangkau Tes Covid-19 di Jalan Warung Buncit, Swab Antigen Rp82 Ribu dan PCR Rp695 Ribu
Baca juga: Mengenal Skoliosis, Tulang Belakang Bengkok dengan Lengkungan yang Tak Normal: Ini Cara Mengobatinya
Baca juga: Puluhan Nakes Positif Covid-19, 9 Puskesmas di Kabupaten Tangerang Ditutup Sementara
"Karena itu apabila ada data data kita berdisksi. Tetapi bahwa saya harus tegaskan pemerintah tidak anti kritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspon," katanya.
Dalam cuitannya di twitter, BEM UI mencontohkan pernyataan Jokowi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK dan rindu di demo, yang pada kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan.
Terkait TWK tersebut Donny mengatakan bahwa presiden Jokowi sudah mengeluarkan pendapat dan opini.
Namun kata dia, keputusan ada di KPK karena lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga independen.
"Presiden kan sudah berpendapat dan beropini yang tentu saja KPK ini kan independen body sehingga akhir semua ini berpulang pada keputusan kolektif. Tapi presiden sudah berpendapat," tuturnya.
Sementara itu, terkait kritikan bahwa demonstran banyak yang ditangkap apabila melakukan aksi unjukrasa, menurut Donny, hal tersebut tidak bisa digeneralisir.