Antisipasi Virus Corona di DKI
Cair Minggu Depan, Simak Di Sini Cara Dapat Bansos Tunai PPKM Darurat Rp600 Ribu
pekan depan mulai mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) PPKM Darurat sebesar Rp600 ribu bagi warga terdampak Covid-19.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
Khusus untuk penyaluran bansos tunai dari Kemensos, warga penerima manfaat bakal mendapatkan undangan maksimal H-1 pelaksanaan dari petugas wilayah yang ditunjuk.
"Apabila tidak hadir sesuai jadwal pertama, akan dijadwalkan kembali pada undangan kedua hingga undangan ketiga setelah distribusi tahap pertama selesai di 5 wilayah DKI Jakarta & Kepulauan Seribu," tulis pengumuman itu.
Siapkan anggaran Rp 623 miliar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan anggaran Rp 623 miliar untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) selama masa PPKM Darurat.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono yang mengaku sudah mendapatkan konfirmasi langsung dari Kepala Dinas Sosial Premi Lasari.
"Sudah terkonfirmasi, saya sudah komunikasi dengan bu Premi. DKI sudah siap salurkan BST," ucapnya, Selasa (13/7/2021).
Politisi Demokrat ini menyebut, penerima manfaat bakal mendapatkan jatah Rp300 ribu selama dua bulan.
Namun, dana tersebut dicairkan sekali, sehingga masyarakat akan langsung mendapatkan Rp600 ribu.
"Diberikan sekaligus, tidak Rp300 ribu, kemudian Rp300 ribu lagi. Tapi langsung Rp600 ribu," ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, dana bansos ini didapat Anies dari hasil refocusing sejumlah mata anggaran dalam APBD 2021 yang dianggap bukan prioritas di masa pandemi Covid-19.
Beberapa program Pemprov DKI yang dialihkan untuk dana BST ini seperti rehabilitasi panti sosial dan sekolah.
"Dana untuk rehab panti didrop, terus rehab sekolah juga. Itu kan enggak prioritas, jadi dapatkah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp 623 miliar," kata dia.
Walau demikian, Mujiyono menuturkan, dana ratusan miliar itu hanya akan dibagikan untuk warga Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu saja.
Sebab, pendistribusian BST di wilayah lain menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Sosial.
"Untuk Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu itu BST-nya sudah ready. Cuma harus nunggu wilayah lain biar barengan," tuturnya.
