Wali Kota Bekasi Usulkan Bansos Langsung Diantar ke Rumah Warga

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN- Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengusulkan agar distribusi bantuan sosial (bansos) dilakukan dengan cara mengantarkan ke alamat masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM).

Dengan demikian, diharapkan bantuan sosial baik berbentuk uang maupun beras, lebih tepat sasaran dan terhindar dari pemotongan oleh beberapa pihak.

"Kalau menurut data, saya kan sudah bilang by name by address, bahkan pada saat kita terima di tiga kelurahan Margamulya, Harapan Baru, Perwira," ungkap Rahmat saat dikonfirmasi, Sabtu (31/7/2021).

Apabila terdapat warga yang tak berhak atau bahkan pindah domisili maupun telah meninggal, bisa langsung dicatat petugas sehingga lebih memudahkan dalam pembaruan DTKS di kemudian hari.

"Saya bilang itu bikin saja by name by address itu per RT, ini tanda terima, buatkan berita acara, nanti mana orangnya yang meninggal mana yang pindah diberitaacarakan," ujarnya.

Baca juga: Update Kasus Pungutan Liar Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa Lima Orang Saksi

Namun, Rahmat menyadari bahwa menyalurkan bantuan sosial dari rumah ke rumah, bukan lah cara yang mudah bahi petugas.

Meski begitu, ia tetap menegaskan bahwa pemotongan bantuan sosial tak dibenarkan sehingga ia meminta agar pendistribusian dilakukan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan.

"Saya juga sudah tanyain kemarin, kenapa ya terutama ada yang dibagi bagi kebijakannya beras bisa jadi 5 kg, karna ini gak dapat, itu kan seharusnya gak boleh. Kalau data orang 10 kg trs dapatnya 5 kg, ini dipotong, itu gak bener. Makanya datanya harus dinamis, terus berputar, biar yang enggak dapat, nantinya bisa dapat kalay sudah didata," ungkap Rahmat.

Minta selalu diperbaharui

Wali Kota Bekask Rahmat Effendi meminta berbagai pihak yang mengurus data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), untuk selalu melakukan pembaruan data.

Baca juga: Kasus Pungli Bansos di Tangerang, Wali Kota Arief Ngaku Tak Bisa Berbuat Banyak Lakukan Investigasi

Hal itu untuk mengomentari masih banyaknya keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima BST meski ia telah meninggal dunia.

"Kalau data itu harus apa, harus dinamis atau harus statis atau harus apa. Data itu kan harus dinamis, ada orang meninggal. Orang meninggal itu kan kita enggak tau kapan, tapi kalau enam bulan seumpamanya data itu tidak divalidasi, tidak dinamis," kata Rahmat saat dikonfirmasi, Sabtu (31/7/2021).

Pembaruan data dinilainya penting, baik ditingkat bawah yakni RT/RW hingga Dinas Sosial Kota Bekasi yang mengajukan DTKS ke Kementerian Sosial dan Pusdatin.

"Maka pada saat orang meninggal datanya masih ada, begitu ada bantuan ya jadinya dia dapat, tapi kalau data nya dinamis, pasti enggak dapat lagi," ungkapnya.

Baca juga: 5 Saksi Diperiksa Soal Dugaan Bansos Disunat di Tangerang, Polisi Temukan Kejanggalan

Oleh sebab itu, Rahmat meminta pembaruan data bagi warga yang baru meninggal, harus segera dilakukan agar data yang disajikan sesuai saat BST dibagikan

Penulis: Rangga Baskoro

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Hindari Pemotongan Oknum Petugas, Wali Kota Bekasi: Penyaluran Bansos Diantar ke Rumah Warga Saja