Anggaran Naik, Ketua DPRD Kota Tangerang Jabarkan Alasan Pengadaan Baju Dinas Sampai Rp675 Juta
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo membeberkan alasan pengadaan baju dinas yang naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Penulis: Ega Alfreda | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang pun langsung membatalkan lelang baju dinas yang bernilai ratusan juta rupiah.
Keputusan tersebut diambil setelah DPRD Kota Tangerang melakukan rapat internal terkait polemik pengadaan baju dinas senilai Dp 675 juta.
Tak main-main, dikabarkan wakil rakyat tersebut akan menggunakan bahan dari merek premium, Louis Vuitton.
Gatot Wibowo mengatakan, kalau pihaknya menegaskan untuk membatalkan pembuatan baju dinas untuk tahun 2021.
Baca juga: Anggaran Naik, Ketua DPRD Kota Tangerang Jabarkan Alasan Pengadaan Baju Dinas Sampai Rp675 Juta
"Setelah dirapatkan dengan seluruh anggota DPRD, kami sekali lagi tegaskan kalau pengadaan baju dinas untuk tahun 2021 ini kami sepakat batalkan," tegas Gatot.
Menurutnya, hal itu sebagai bentuk DPRD Kota Tangerang dalam mendengar aspirasi rakyat.
"Untuk mendengar apa yang dibicarakan rakyat. Bukti kami memang mendengar aspirasi, kalau dirasa tidak perlu untuk mengadakan baju baru di saat seperti ini," papar Gatot.
Gatot Wibowo pun membantah kalau pihaknya akan menggunakan merk Louis Vuitton untuk pakaian dinas dewan.
Dari informasi yang didapatkan, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang untuk tahun 2021 mencapai Rp 675 juta.
Ratusan juta rupiah tersebut pasalnya akan dibuat baju dari bahan, Louis Vuitton yang bakal dijadikan Pakaian Dinas Harian (PDH).
Selain itu ada tiga merek lain yakni Lanificio Di Calvino nantinya akan digunakan untuk pakaian sipil resmi (PSR).
Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Namun, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo menampik kalau pihaknya akan menggunakam merk asal Perancis tersebut untuk membuat baju dinas dewan.
"Jadi langsung saya jawab, pertama kita tidak pernah tunjuk merek, kita tidak pernah nyebut merek, proses merek itu lahir saya nggak tahu pasti," ujar Gatot.
"Tapi analisis saya itu bisa saja saat proses lelang. Kita DPRD nggak pernah nyebut merek," sambungnya lagi.
