Anggaran Naik, Ketua DPRD Kota Tangerang Jabarkan Alasan Pengadaan Baju Dinas Sampai Rp675 Juta
Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo membeberkan alasan pengadaan baju dinas yang naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
Penulis: Ega Alfreda | Editor: Wahyu Septiana
Ia pun menyayangkan kalau ramainya isu ini setelah muncul pemenang di situs LPSE.
Baca juga: 2 Kali Tertangkap Pesta Narkoba hingga Booking Wanita, Anggota DPRD Ini Buat Pimpinan Angkat Tangan
Seharusnya, proses lelang yang nominalnya fantastis di tengah pandemi Covid-19 itu sudah bisa dikuak.
"Kedua, bingung kita, kadang saya bingung kok ramainya pada saat ada pemenang, bukan pada saat proses (lelang) karena bicara pengadaan baju barang setahun sekali," kata Gatot.
Diberitakan sebelumnya, Terungkap empat merk calon baju dinas baru DPRD Kota Tangerang yang bernilai sangat fantastis untuk tahun 2021
Dari informasi yang didapatkan, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang untuk tahun 2021 mencapai Rp 675 juta.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Pokja ULP Hadi Sudibjo menjelaskan ada empat merk yang rencananya akan digunakan sebagai baju dinas baru.
Hadi mengungkapkan, satu diantara empat merk tersebut adalah Louis Vuitton.
"PDH aja, itu Louis Vuitton," singkat Hadi saat dikonfirmasi, Selasa (10/8/2021).
Baca juga: Belajar Tatap Muka Terbatas Boleh Dilakukan di Wilayah PPKM Level 1-3, Cek Aturan & Daftar Daerahnya
PDH sendiri adalah pakaian dinas harian (PDH) yang akan diberikan ke masing-masiang dewan.
"Merek lainnya yang saya dapat informasinya ada Lanificio Di Calvino Theodoro sama Thomas Crown," beber Hadi lagi.
Lanificio Di Calvino nantinya akan digunakan untuk pakaian sipil resmi (PSR).
Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Menurutnya, empat merk di atas berasal dari spesifikasi yang diserahkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) ke Pokja ULP.
Kata Hadi, PPK lah yang menentukan spesifikasi tersebut usai melakukan tes laboratorium.
"Nah setelah dites, PPK nanti yang serahkan hasilnya ke kita (Pokja ULP)," kata Hadi.
