Formula E

Anak Buah AHY Sempat Ikut Tanda Tangan, Tapi Tarik Diri Dukung Interpelasi Mas Anies Soal Formula E

Anggota Fraksi PDIP Rasyidi menyebut, awalnya ada 34 anggota DPRD DKI yang setuju menggulirkan hak interpelasi.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONSIUS ARYA BIMA SUCI
Sejumlah anggota Fraksi PDIP dan PSI saat akan mengajukan usulan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan, Kamis (26/8/2021).  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Usulan penggunaan hak Interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E resmi diajukan 33 anggota DPRD DKI.

Surat usulan interpelasi yang disertai lampiran tanda tangan puluhan anggota Fraksi PDIP dan PSI itu pun sudah diajukan kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Anggota Fraksi PDIP Rasyidi menyebut, awalnya ada 34 anggota DPRD DKI yang setuju menggulirkan hak interpelasi.

Namun, satu anggota dewan Fraksi Demokrat tiba-tiba menarik diri dan urung menggunakan haknya.

"Sebenarnya ada satu orang dari Demokrat, tapi karena ada satu dan lain hal, dia menarik diri," ucapnya, Kamis (26/9/2021).

Rasyidi menerangkan, keputusan soal interpelasi sejatinya merupakan kewenangan dari setiap anggota dewan.

Namun, mereka juga tetap harus mempertimbangkan fraksi partai sebelum mengambil keputusan.

"Dia menarik diri karena ini masalah partai masing-masing. Walaupun DPRD DKI Jakarta mewakili rakyat, tapi ada keputusan daripada partai juga," ujarnya di gedung DPRD DKI.

Meski satu orang mengundurkan diri, usulan interpelasi tetap berjalan lantaran sudah memenuhi syarat administrasi.

Sebagai informasi, untuk mengajukan usulan interpelasi minimal harus didukung 15 anggota dewan yang berasal lebih dari satu fraksi.

Rasyidi menjelaskan, interpelasi digulirkan untuk meminta keterangan Gubernur Anies Baswedan yang ngotot menggelar Formula E pada 2022 mendatang.

Padahal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya potensi kerugian APBD DKI.

"Dari laporan hasil pemeriksaan BPK, kalau dilakukan Formula E itu bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian. Sehingga hal ini yang ingin kami tanyakan ke gubernur," kata dia.

Terlebih, DKI kini tengah mengalami defisit anggaran imbas pandemi Covid-19 yang melanda sejak 2020 lalu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved