Daniel Johan: Jangan Hantam Petani Tembakau dengan Kenaikan Cukai

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebutkan isu kenaikan cukai kembali menghantui petani tembakau.

Istimewa via Tribunnews
Ketua DPP PKB Daniel Johan.Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebutkan isu kenaikan cukai kembali menghantui petani tembakau. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menyebutkan isu kenaikan cukai kembali menghantui petani tembakau.

Apalagi,  kondisi petani tembakau sudah dua tahun ini mengalami fase buruk.

Daniel mengatakan para petani terpuruk akibat kebijakan pemerintah yang meningkatkan tarif cukai rokok. 

Petani tembakau di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Bondowoso, Jawa Timur
Petani tembakau di Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Bondowoso, Jawa Timur (KOMPAS.com/ Ahmad Winarno)

"Hal ini menyebabkan penurunan penyerapan hasil panen sampai 15%," kata Daniel dalam keterangan tertulis, Minggu (5/9/2021). 

Ketua DPP PKB itu mengungkapkan saat
ini terdapat sekitar 7 juta petani dan pekerja tembakau yang harus menghidupi keluarganya. 

Baca juga: Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah & DPR Sikapi Fenomena Kripto

Bila kenaikan cukai rokok kembali dilakukan pemerintah tahun ini, kata Daniel, maka penyerapan hasil panen akan anjlok 30%. 

"Ini hantaman yang sangat berat untuk petani. Pemerintah harus waspada dan bijak dalam menentukan kenaikan cukai rokok," kata Daniel.

Daniel menuturkan besaran kenaikan cukai bukan sekedar hitungan matematika.

Namun,  juga memberikan dampak sosial yang dalam bagi petani, pekerja industri, dan tenaga kerja dari sigaret kretek tangan (SKT). 

Baca juga: Anggota Komisi X DPR: Survei Lingkungan Belajar Harus Sesuai Karakter Indonesia dan Kearifan Lokal

Daniel menuturkan bahwa setiap kenaikan cukai dan impor tembakau merupakan bencana buat petani tembakau Indonesia. 

"Jangan hantam petani tembakau dengan kenaikan cukai ini, dan meminta pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan ini," katanya.

Penolakan kenaikan cukai ini, kata Daniel, harus didukung karena saat ini tidak tepat.

Selain itu, rasionalisasi pemerintah dalam menaikan pendapatan negara tidak sesuai dengan kondisi yang ada, justru membebani kehidupan sosial masyarakat. 

Ia meminta pemerintah peka dengan kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat dampak pandemi. 

"Fokus pemerintah adalah melakukan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat terutama vaksin dipercepat hingga ke pelosok-pelosok terpencil tanah air," ujarnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved