Breaking News:

Pemkot Bekasi 2021

Biro Humas Kemendag Pelajari Inovasi Layanan Informasi Publik Pemkot Bekasi

Biro Humas Kementerian Perdagangan (Kemendag) lakukan study lapangan terkait inovasi layanan informasi publik di Pemkot Bekasi

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Jaisy Rahman Tohir
Humas Pemkot Bekasi
Biro Humas Kementerian Perdagangan melakukan kunjungan studi imovasi di Pemkot Bekasi, Kamis (23/9/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Biro Humas Kementerian Perdagangan (Kemendag) lakukan study lapangan terkait inovasi layanan informasi publik di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Kamis (23/9/2021).

Sub Koordinator Pelayanan Informasi Publik Annisa F. Wulandari dan Staf Pelayanan Informasi Publik Rudi Kurniadi pada Biro Humas Kemendag hadir sebagai perwakilan.

Annisa mengatakan, pihaknya ingin menggali praktik dan aspek terbaik dalam pelayanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Bekasi.

PPID Kota Bekasi merupakan badan publik yang masuk kategori Informatif pada Monev Penerapan UU KIP Tahun 2020 tingkat Provinsi Jawa Barat.

“Kami berkunjung untuk melakukan study lapangan terkait inovasi maupun pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bekasi yang bisa kami contoh," kata Annisa di Bekasi.

"Bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Bekasi sehingga masuk ke dalam Kategori Informatif sementara PPID Kementerian Perdagangan saat ini masih dalam kategori Menuju Informati," tuturnya.

Kepala Bagian Humas, Sajekti Rubiyah selaku PPID Utama menjelaskan bahwa sistim pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi tentunya dijalankan berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Pada Pemerintah Kota Bekasi, PPID Utama dijabat oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang membawahi PPID Pembantu pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah masing-masing.

"Layanan keterbukaan informasi selalu disajikan dengan aktif oleh tim pelaksana PPID dan selalu siap sedia ketika ada permohonan informasi yang perlu dijawab," kata Sajekti.

Regulasi permohonan informasi serta prosedur menjawab permohonan informasi tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2017 dan Nomor 73 Tahun 2018.

Didalamnya lanjut dia, diatur segala permohonan informasi harus disertakan data-data pemohon yang jelas serta jawaban permohonan informasi oleh PPID Utama langsung maupun PPID Pembantu.

Baca juga: Muncul Klaster Pembelajaran Tatap Muka di Banten, Dinkes Kota Tangerang Bakal Swab Murid di Sekolah

Baca juga: Kemendikbudristek Temukan 25 Klaster Covid-19 Sekolah, Disdik DKI: Cuma 1, Sisanya Klaster Keluarga

Diah Setiyawati selaku Sekretariat pada PPID Utama menambahkan, selain siap sedia melayani permohonan informasi, tim pelaksana PPID pun berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi kepada publik melalui berbagai platform.

Seperti misalnya website, media sosial dan media luar ruang, terlebih lagi ada beberapa jenis informasi yang memang harus tersaji pada website, yakni, informasi berkala dan informasi serta merta.

"Kami selalu menyajikan informasi publik secara aktif dan kreatif di banyak platform, seperti website dan media sosial, serta menyajikan informasi dalam bentuk press release berita yang disebarluaskan kepada media-media massa," paparnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved