DPR Minta PP 85/2021 Dicabut, Muhaimin: KKP didirikan Gus Dur untuk Makmurkan Nelayan

Sejumlah asosiasi nelayan di Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Gus Muhaimin. Ini pembahasannya.

ISTIMEWA
Sejumlah asosiasi nelayan di Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sejumlah asosiasi nelayan di Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Gus Muhaimin.

Mereka diterima Gus Muhaimin yang juga didampingi Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan secara hybrid di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

“Saya menunggu usulan dan masukan untuk kita tindaklanjuti dari kegiatan pengusaha kapal maupun yang dialami masyarakat, terutama dampak Peraturan Pemerintah Nomor 85 dan pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku,” kata Gus Muhaimin mengawali audiensi.

Gus Muhaimin berkomitmen tidak akan pernah berhenti untuk memberikan kontribusi pada iklim usaha yang kondusif dan produktif, terutama di sektor kelautan dan perikanan.

Terlebih KKP adalah Kementerian yang didirikan oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Kementerian ini kan yang bikin Gus Dur, jadi seharusnya memakmurkan masyarakat dari laut, bukan memberatkan,” tukas Gus Muhaimin.

Baca juga: Aturan PCR Saat Naik Pesawat Disebut Langkah Mundur, PKB: Ini Menghambat Peningkatan Penumpang

Audiensi itu dihadiri sejumlah asosiasi, antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Himpunan Nelayan Samudera Lestari, Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara, Paguyuban Nelayan Kota Tegal, Asosiasi Perikanan Budidaya, dan Akademisi.

Secara garis besar sejumlah Asosiasi Nelayan tersebut menyuarakan keberatan terhadap PNBP Sektor Perikanan pasca diterbitkannya PP 85 tahun 2021 tentang tarif PNB sektor perikanan.

Mereka menilai kenaikan tarif pada PP 85 merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan hal ini karena perbedaan tarif dan kenaikan pungutan yang tidak wajar.

Baca juga: PKB Dorong Kontes Burung Kicau Jadi Cabang Olahraga pada PON XXI

Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan (AP2GB) Solah H Daulay menyatakan, PP 85/2021 yang tujuannya untuk meningkatkan PNBP sektor perikanan tetapi justru membebani nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Aturan sebelumnya kategori kapal skala kecil <60 GT dikenakan tarif 1 persen. Lalu PP 75/2015 meningkat 5x sehingga menjadi 5 persen dengan kategori kapal kecil 30-60 GT.

“Dan di PP 85/2021 GT kapal semakin kecil juga dikenakan yaitu Kapal dengan ukuran 5-60GT tarif 5 persen. Tarif PNBP 5 persen bagi nelayan kecil menurut kami mengada-ada, kami mempertanyakan KKP ini konsultasinya dengan siapa?” kata Solah.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Pengusaha Perikanan (HNPP) Samudra Bestari, Remon menyoroti aturan mengenai patokan harga ikan.

Menurutnya patokan harga ikan di daerah berbeda-beda, dan yang ditetapkan KKP jauh melampaui harga pada tingkat pasar.

Baca juga: Warga Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19 Hari Kedua di Kantor PKB

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved