Peran Depeko Tak Berguna Gara-gara Omnibus Law, Wali Kota Bekasi: Itu yang Buat Presiden
Buruh di Kota Bekasi menilai, peran Dewan Pengupahan Kota (Depeko) tidak lagi berguna imbas penerapan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Wahyu Septiana
lihat foto
Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar
TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Buruh di Kota Bekasi menilai, peran Dewan Pengupahan Kota (Depeko) tidak lagi berguna imbas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Peraturan yang merupakan turunan dari Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, memiliki rumusan terkait nilai kenaikan upah.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya tidak dapat bertindak lebih jauh jika kebijakan pemerintah pusat mengkebiri elemen atau wadah bentukan pemerintah daerah seperti Depeko.
"Ya kan dewan pengupahan tidak dianggap tidak berguna karena ada PP. Sedangkan PP itu yang buat pak Presiden," kata Rahmat, Selasa (23/11/2021) di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi.
Depeko Bekasi lanjut dia, sejak awal dibentuk bertujuan sebagai wadah bagi unsur pekerja, pemerintah dan pengusaha untuk sama-sama menjaga hubungan baik perihal pembahasan kenaikan upah.
Baca juga: Geruduk Balai Kota DKI, Buruh Mengaku Tak Rasakan Program Anies dan Tetap Menuntut Kenaikan Upah
Keberadaan Depeko sudah ada lebih dulu sebelum undang-undang cipta kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
"Artinya Presiden pun sudah melihat secara politik sosial ekonomi. Sudah dilihat dan dipertimbangkan. Sedangkan kita di daerah memfasilitasi bagimana hubungan yang baik antara serikat pekerja dengan pengusaha," jelas dia.
Sejauh ini, keberadaan Depeko tetap akan digunakan sebagai wadah bersama antara pekerja, pemerintah dan pengusaha memberikan usulan ke Wali Kota tentang kenaikan upah.
Ya kalo ketentuan tadi (fungsi Depeko) dianggap tidak ada ya sepanjang fungsinya belum di cabut ya akan kita lakukan," tegas dia.
Sebelumnya diberitakan, buruh Kota Bekasi menilai, kehadiran Dewan Pengupahan Kota/Kabupaten (Depeko) tidak berguna lagi untuk pembahasan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Hal ini dikatakan M. Indrayana selaku anggota Depeko Kota Bekasi dari unsur buruh, dia mengatakan, pembahasan usulan kenaikan upah saat ini sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
Baca juga: Simak Rincian UMR 2022 di Jabodetabek dari UMP DKI Jakarta hingga UMK Bekasi dan UMK Bogor
"Itukan perhitungan sesuai PP 36 2021, Angka-angka yang keluar dari BPS pusat nasional, tinggal naro-naro aja jadi kami anggap dewan pengupahan secara keseluruhan di Indonesia udah enggak punya tugas sebenarnya mending dibubarin aja," kata dia, Selasa (23/11/2021).
Depeko sejatinya dibentuk untuk menjadi wadah antara pemerintah, pekerja dan pengusaha untuk sama-sama membahas nilai kenaikan UMK setiap tahunnya.
Anggota Depeko Bekasi terdiri dari tujuh orang unsur pekerja, tujuh orang unsur pengusaha, 18 orang unsur pemerintah dan satu orang unsur akademisi.
