Gubernur Anies Bantah Sirkuit Formula E Ditentukan Jokowi: Ya Enggak Lah

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah sirkuit Formula E ditentukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Hal ini diungkapkannya setelah rapat kordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

"Enggak ada. Loh masa lokasi Presiden, ya enggak lah. Lokasi kok masa urusan Presiden," kata Anies di Balai Kota DKI, Kamis (25/11/2021).

Klarifikasi ini dilontarkannya menyusul ucapan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo yang menuturkan keputusan final penentuan jalur atau sirkuit Formula E berada di tangan Presiden Joko Widodo pada Rabu (24/11/2021) kemarin.

Pasalnya, Bamsoet, sapaannya menyebut Jokowilah yang memilih perihal lokasi sirkuit Formula E.

Baca juga: Jokowi Jadi Penentu Sirkuit Formula E, Ketua DPRD DKI Anggap Bamsoet Ngawur: Tak Perlu Bawa Presiden

Anies mengatakan keputusan penentuan lokasi Formula E justru berada di tiga pihak, yakni pihak penyelenggara Formula E atau Formula E Operation (FEO), IMI dan Jakpro.

"Saya tadi sudah minta. Nanti IMI akan melakukan klarifikasi soal ini. Masa soal lokasi ke Presiden. Gini IMI nanti klarifikasi. Anda baca statement resminya. Ya FEO, IMI dan Jakpro. Tiga itu," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Pras menilai Presiden Jokowi tidak perlu diseret ke pusaran polemik Formula E seperti pada pernyataan Bamsoet soal penentuan sirkuit.

"Makin ngawur ini. Saya minta tak perlu membawa-bawa nama Presiden," kata Pras, Kamis (25/11/2021).

Pras mengklaim sejumlah pihak mendompleng nama Jokowi untuk melancarkan ajang balap Formula E di Ibu Kota.

Ia menilai upaya tersebut tak dapat dibenarkan, terlebih saat ini pelaksanaan Formula E di Jakarta telah menjadi kasus yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Mahalnya Ongkos Pembiayaan Formula E, 1 Hari 25 Juta Dolar

"Karena sudah ratusan miliar uang rakyat yang sudah disetorkan ini. BPK pun menyatakan itu menjadi temuan. Jadi saya kira harus objektif lah dalam persoalan ini," jelas Pras.

Politikus PDIP ini pun menegaskan upaya yang dilakukan KPK sudah sejalan dengan maksud dari usulan hak interpelasi yang diajukan oleh 33 anggota Dewan Kebon Sirih.

"Dengan proses penyelidikan yang masih terus didalami KPK terhadap penyelenggaraan Formula E ini menguatkan bahwa niat kami di DPRD menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik. Bukan kepentingan politik," tandasnya.

Baca juga: IMI Gandeng KPK Tegaskan Formula E Harus Tetap Berjalan, Bemsoet: Ini Akan Indah