Pesan dari 3 Eks Anggota KPK yang Menolak Jadi ASN Polri di Hari Anti Korupsi Sedunia
Berikut pesan mantan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang menolak jadi ASN Polri di Hari Anti Korupsi Sedunia.
lihat foto
Meski ibunya sempat membujuknya untuk mencobanya terlebih dahulu, akan tetapi wanita yang akrab disapa Puput memilih tidak mengambilnya.
"Karena ayah saya sudah tidak ada, jadi saya diskusi dengan ibu dan kakak," ujar Puput yang bekerja sebagai Humas di KPK.
"Ibu sempat menyuruh mencoba, tetapi karena keputusan saya sudah bulat tidak mau akhirnya saya menjelaskan dan akhirnya ibu mengerti keputusan yang saya ambil," sambungnya.
Baca juga: Prihatin dengan Korupsi yang Banyak & Masif Alasan Novel Baswedan Siap Kembali ke Polri
Hal yang sama juga diungkapkan Benydictus Siumlala Martin Sumarno yang mengatakan orangtua sempat kecewa saat saya tidak mengambil tawaran ASN Polri.
"Apapun yang saya putuskan dan saya jalani akhirnya orangtua juga mengerti," ujar pria yang akrab disapa Beni dan pernah bekerja di bidang pencegahan tindakan korupsi di KPK.
Baik Puput dan Beni mengatakan meski saat ini belum memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi mereka memiliki pertimbangan untuk menolak tawaran ASN Polri.
"Kalau gol saya masuk KPK sebenarnya bukan untuk menjadi ASN seperti ini tetapi ingin sekali korupsi benar-benar lenyap dari negara ini," ujar Puput yang sebelum masuk KPK merupakan seorang jurnalis.
Beni juga mengatakan gaji ASN Polri yang ditawarkan tidak akan beda jauh dari gaji di KPK meski akhirnya dia menolak.
"Gaji di KPK dahulu bagus besarannya menurut saya dan bahkan kemarin saat tawaran ASN Polri, gajinya tidak akan jauh berbeda," kata Beni yang akhirnya juga menolak tawaran tersebut.
Jadi ASN Polri Bukan Solusi
Sementara itu, mantan penyelidik KPK Rieswin Rachwell mengatakan dia berpikir memasukkan 54 mantan anggota KPK yang tidak lulus jadi ASN Polri bukan solusi.
Hanya saja, perjalanan Rieswin di KPK berakhir pada 2021 ketika ada tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kemudian menyingkirkannya.
"Disingkirkan lewat TWK yang malaadministratif dan melanggar HAM (hak asasi manusia)," ujar dia.
Menurut Rieswin, menjadi ASN Polri bukanlah solusi untuk mengatasi polemik TWK yang telah menyingkirkan 57 pegawai KPK.
Kendati demikian, ia tetap mengapresiasi Kapolri dan jajaran kepolisian yang telah progresif melakukan rekrutmen bagi eks pegawai KPK untuk menjadi ASN Polri.
