Sumur Resapan Bermasalah, Anggota DPRD DKI Kenneth: Gubernur yang Harus Bertanggung Jawab

Permasalahan banjir yang terjadi di Jakarta rata-rata adalah bagian dari pengelolaan tata ruang yang bermasalah, dan bencana banjir akan selesai jika sarana dan prasarana tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta harus terintegrasi dengan baik, seperti pompa air, sungai, dan aliran drainase.

"Sebenarnya kalau mau berbicara secara adil, kesalahan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak penyedia saja, Gubernur Anies juga harus bertanggung jawab, karena program ini yang kita ketahui juga masuk ke dalam salah satu program unggulan Beliau, karena hasil ketidaktegasan dalam memberikan instruksi kepada anak buah, Gubernur terkesan malas dan kurangnya pengawasan terhadap kinerja anak buah, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta selaku pelaksana program kegiatan tersebut," beber Kent.

Menurut Kent, seorang Gubernur harus melakukan pengawasan dan paham segala kegiatan yang sifatnya prioritas, apalagi program ini masuk dalam salah satu program unggulan.

Hal itu dilakukan agar tidak dibodohi anak buahnya soal laporan.

"Jangan asal terima laporan dari anak buah yang sifatnya ABS (Asal Bapak Senang), jangan sudah terjadi segala hal-hal yang tidak di inginkan, baru sibuk mencari kambing hitam untuk di salah-salahkan. sejujurnya menurut saya yang paling cocok untuk penanganan banjir jangka panjang yah harus melakukan revitalisasi perbaikan saluran air komunal di pemukiman padat, dan perumahan yang salurannya tidak berfungsi dengan baik secara simultan dan terprogram, karena rata rata drainase yang saya temukan di beberapa pemukiman padat penduduk, sangat buruk dan rata rata problematika yang saya lihat kebanyakan sama, setelah itu baru lakukan normalisasi kali atau sungai, mulai untuk memasang sheet pile di semua kali di Jakarta. Saya yakin jika sheet pile seluruhnya terpasang, baik di Kali Angke, Kali Pesanggarahan, dan Kali Ciliwung, banjir dikarenakan air kiriman dari Hulu akan bisa teratasi dengan tuntas," pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Sumur Resapan merupakan salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam mengantisipasi banjir. Pada 2021, Anies menargetkan membangun 25.647 titik sumur resapan.

Dan sampai dengan 27 Oktober 2021, Pemprov DKI sudah membangun 12.482 titik sumur resapan. Program ini semula akan dilanjutkan pada 2022. Pemprov DKI sudah mengajukan anggaran Rp322 miliar untuk membangun 26.000 sumur resapan pada tahun depan, kemudian di kurangi menjadi Rp120 miliar pada saat pembahasan di Komisi D.

Namun, usulan anggaran itu ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI di Banggar Besar. Fraksi PDI Perjuangan yang menjadi motor untuk menolak program tersebut dan menolak anggaran program sumur resapan tersebut dan di nol kan anggarannya di tahun 2022.

Proyek sumur resapan tersebut di anggap tidak efektif menanggulangi banjir di Ibu Kota dan menghambur-hamburkan uang rakyat saja. Sumur resapan malah disebut-sebut merusak kontur jalanan Jakarta karena dibangun di sisi-sisi jalan tanpa perencanaan yang matang.