Anak Buah Anies Diperiksa Kejati DKI soal Dugaan Korupsi Mafia Tanah di Cipayung

Pemeriksaan terhadap Suzi Marsitawati merupakan tindak lanjut dari penggeledahan sebelumnya oleh Kejati DKI Jakarta di kantor Dinas Pertamanan

Tribunnews.com/ Yanuar Nurcholis Majid
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Suzi Marsitawati, saat mengunjungi Taman Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta Suzi Marsitawati diperiksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI Jakarta).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini diperiksa terkait dugaan korupsi pembebasan lahan di Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2018.

Kepala Seksi Penkum Kejati DKI Ashari Syam mengatakan, Suzi diperiksa sebagai saksi bersama 8 orang lainnya pada Senin (14/3/2022) kemarin.

"Dua diantaranya adalah Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati dan mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Djafar Muchlisin," ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: Endus Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan di Cipayung, Kantor Anak Buah Anies Digeledah Kejati DKI

Baca juga: Pasang Badan Buat Anak Buah, Wagub Ariza Yakin Dinas Pertamanan Tak Terlibat Korupsi Mafia Tanah

Dalam pengusutan kasus mafia tanah ini, Kejati DKI Jakarta hingga saat ini sudah memeriksa 34 orang saksi.

Selain dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, pemeriksaan juga dilakukan terhadap unsur kelurahan setempat, Badan Pertanahan Nasional atau ATR Kota Jakarta Timur, dan masyarakat yang dibebaskan lahannya untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan RPTH. 

Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/1/2022). (Dok Kejati DKI)

Tak hanya itu, penyidik Kejati DKI juga akan memeriksa seorang notaris yang diduga sebagai makelar tanah di kasus ini.

"Saat ini tim penyidik masih menunggu jawaban dan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta, guna melakukan pemeriksaan seorang notaris yang dalam menjalankan jabatannya diduga sebagai makelar tanah," ujarnya.

Sambil menunggu persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta, Kejati DKI masih melakukan pendalaman terkait ada tidaknya feedback yang diterima Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Untuk mendalaminya, Kejati DKI Jakarta turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Mengingat dugaan sementara bahwa perbuatan yang dilakukan oleh notaris menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp 17,7 milyar," kata dia

Baca juga: Pasang Badan Buat Anak Buah, Wagub Ariza Yakin Dinas Pertamanan Tak Terlibat Korupsi Mafia Tanah

Baca juga: Kantor Bea Cukai Bandara Soetta Digeledah, Kejati Banten Temukan Sekoper Duit Rp 1,1 Miliar

Pemeriksaan terhadap Suzi Marsitawati merupakan tindak lanjut dari penggeledahan sebelumnya oleh Kejati DKI Jakarta di kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada 20 Januari 2022.

Penggeledahan kantor anak buah Anies ini diketahui telah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.

"Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan tindakan penggeledahan di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta melakukan penyitaan terhadap benda-benda guna kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pembebasan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2018," kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam dalam keterangan tertulisnya.

Pasalnya, berdasarkan fakta penyidikan, pada tahun 2018 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp 326.972.478.000  yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Penggeledahan Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Kamis (20/1/2022). (Dok Kejati DKI)

Dana ini memang ditujukan untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. 

Namun, dalam pelaksanaannya justru diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan lantaran tak sesuai dengan harga aset identik.

"Sehingga merugikan negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp. 26.719.343.153.  Kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106)," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved