Pelabuhan Merak Macet Total Saat Mudik Lebaran, Bambang Haryo: ASDP Gagal Antisipasi Lonjakan

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Antrean panjang kendaraan yang akan menyeberangi lintasan Merak-Bakauheni menjelang libur Lebaran tahun ini menunjukkan ketidaksiapan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) karena dianggap lalai mengelola pelabuhan penyeberangan tersebut.

Bambang Haryo Soekartono, tokoh masyarakat trasportasi nasional, mengatakan antrean panjang itu terjadi karena PT ASDP tidak segera membangun jumlah dermaga yang layak dan cukup untuk mengantisipasi jumlah kapal yang ada di lintasan tersebut.

“Di Merak-Bakauheni ada 74 kapal yang siap beroperasi, tetapi tidak lebih dari 40% saja yang tertampung di dermaga. Sisanya yang 60% kapal terpaksa mengganggur dan tidak bisa beroperasi,” ungkap Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.

Akibatnya, terjadi kapasitas mengganggur (idle capacity) yang sangat besar dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin menyeberang.

“Ini satu kesalahan manajemen transportasi, seharusnya pemerintah menekan ASDP segera membangun dermaga untuk antisipasi penambahan kapasitas angkut,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan, terjadi antrean panjang kendaraan menjelang Pelabuhan Merak hingga 19 km pada Jumat (29/4/2022).

Baca juga: Kendaraan Saling Serobot di Pelabuhan Merak, Polisi Sampai Turun Tangan Tenangkan Pemudik yang Kesal

Kemacetan parah tidak hanya terjadi di jalan tol, tetapi hingga jalan arteri menuju Merak.

“Keadaan ini menunjukkan ASDP sebagai kaki tangan pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan penumpang sebab selama ini lalai.”

Menurut Bambang Haryo, kekurangan dermaga yang terjadi selama ini mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak terangkut, serta kerugian bagi perusahaan pelayaran yang sudah menyiapkan kapalnya dengan baik tetapi tidak bisa dioperasikan.

Kondisi itu diperparah dengan tidak dapat dimanfaatkannya dermaga 5 secara maksimal karena beberapa dolphin di dermaga 5 Bakauheni mengalami kerusakan parah dan infrastruktur lainnya tidak layak.

“Demikian juga dermaga 7 perairan kolam dermaga sangat dangkal, sehingga dermaga 5 dan dermaga 7 tidak bisa digunakan untuk kapal ukuran besar,” kata Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) ini.

Selain itu, tutur Bambang Haryo, ASDP yang memonopoli dermaga eksekutif mengoperasikan kapal-kapalnya yang berukuran kecil dengan kecepatan rendah.

“Ini sudah saya peringatkan kepada pemerintah agar dermaga eksekutif harus bisa diisi oleh kapal-kapal berukuran besar dan kecepatannya tinggi, yang begitu banyak dimiliki swasta,” ungkapnya.

Baca juga: Pantau Arus Mudik, Kapolri: Kepadatan di Pelabuhan Merak Sudah Terurai

Dia mengatakan, kapal-kapal swasta itu memenuhi syarat yakni ukuran besar dan kecepatan tinggi sehingga bisa menggantikan kapal-kapal ASDP di dermaga eksekutif agar kapasitas/daya tampungnya menjadi jauh lebih besar.

Namun, hingga kini antisipasi tersebut tidak dilakukan.