PDIP Blak-blakan: Sebut Anies Baswedan Tinggalkan Banyak PR untuk Pj Penggantinya Sampai 2024
Pasalnya, menurut Gembong, Anies dinilai gagal setelah hampir lima tahun terakhir ini memimpin Jakarta.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Elga H Putra
Kala itu dia nyaris dipinang Ahok yang sempat ingin maju di Pilkada Jakarta melalui jalur independen.
Namun, usai Ahok memutuskan maju melalui jalur partai politik, Heru batal mendampingi sebagai cawagub DKI.
Akhirnya Ahok memilih berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.
Heru dinilai dekat dengan Basuki maupun dengan Jokowi saat Presiden masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Usai tak dipilih Ahok sebagai cawagub pendampingnya, Heru Budi Hartono yang menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta kemudian mendaftar sebagai Kasetpres di tahun 2017 dan mengemban jabatan itu sampai saat ini.
Berdasarkan LHKPN terakhirnya, Heru Budi Hartono tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp 25, 8 miliar atau tepatnya Rp 25.830.443.058.
2. Juri Ardiantoro

Nama kedua yang santer diprediksi bakal mengisi jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta ialah Juri Ardiantoro.
Juri Ardiantoro saat ini masih menjabat Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) yang membidangi informasi dan komunikasi.
Juri Ardiantoro dilantik Kepala KSP Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Sebelum menjabat Deputi IV KSP, Juri merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2016-2017 menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia pada 7 Juli 2016.
Pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 itu merupakan lulusan Universitas Negeri Jakarta.
Lalu dia melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Indonesia, hingga menempuh jenjang S3 di Universiti Malaya, Malaysia.
Juri Ardiantoro, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik yang diprediksi menjadi calon Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. (Istimewa)
Ia meniti karier di bidang kepemiluan sejak aktif sebagai salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Ia pun menjabat Sekretaris Jenderal KIPP pada 2003.