Melawan Lupa, Dulu Lukas Enembe Kampanye Dukung Pemekaran, Sekarang Menolak
Sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua mendapat kritik dan kecaman dari tokoh masyarakat Papua.
TRIBUNJAKARTA.COM - Sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang menolak rencana pemekaran Provinsi Papua mendapat kritik dan kecaman dari tokoh masyarakat Papua.
Sikapnya dianggap merendahkan hasil kepemimpinannya sendiri sebagai gubernur, dengan menganggap sumber daya manusia Papua tidak sanggup mengelola wilayah pemekaran.
Lukas Enembe juga dianggap tidak konsisten karena jauh sebelum ini ia merupakan pendukung gagasan pemekaran, bahkan pernah mengajukan sendiri skema pemekaran tujuh provinsi di Papua.
"Pernyataan sekaligus alasan Lukas Enembe menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) hanya karena merasa bahwa Orang Asli Papua (OAP) tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengelola provinsi baru, seperti menampar wajahnya sendiri," kata Agus Kosek, pemerhati masalah Papua.
"Terlebih, di masa kepemimpinannya yang hampir 10 tahun menjadi nakhoda bagi Papua, namun seperti tidak mampu mengangkat serta membanggakan masyarakatnya sendiri," tambahnya.
Agus Kosek menilai tidak patut seorang gubernur yang kini dalam periode kedua masa jabatannya menyatakan bahwa rencana pemekaran DOB tidak memberikan keuntungan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Baca juga: Sekelompok Orang Bakar 18 Rumah di Dogiyai Papua, Warga Pilih Bertahan di Polsek dan Koramil
"Majunya sumber daya manusia dan kualitas pembangunan di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh andil seorang gubernur," kata dia.
Lukas Enembe selama ini gencar membanggakan program-programnya mengembangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut, agar mampu mengelola pembangunan dengan berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi.

"Seharusnya ini bisa menjadi salah satu modal dalam menyambut kebijakan pemekaran DOB Papua nantinya," kata Agus Kosek.
Hal yang membuat banyak kalangan terkejut ialah sikap Lukas Enembe yang dinilai berbalik 180 derajat.
Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur 2013, Lukas Enembe mengangkat isu pemekaran sebagai cara memikat pemilih yang merindukan perubahan di Papua.
Agus Kosek mengatakan, beberapa tokoh senior Papua bersaksi bahwa kemenangan Lukas Enembe dan mendiang Klemen Tinal pada saat itu mencapai lebih dari 50 persen suara, yang dihasilkan dari isu pemekaran provinsi dalam setiap kampanye.
"Di hadapan ribuan orang yang memadati lapangan Sinapuk, Wamena, dengan suara lantang ia menyatakan bahwa ia adalah Gubernur Papua yang terakhir. Pernyataan tersebut secara tak langsung menegaskan bahwa dirinya menyetujui pemekaran Provinsi Papua, di mana salah satunya, yakni Pegunungan Tengah dengan Wamena sebagai ibu kota," lanjut Agus Kosek.
Publikasi media digital juga merekam jejak dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran sebagai cara mengakselerasi pembangunan Papua.
Salah satunya siaran pers yang diberitakan oleh beberapa media pada 15 September 2019, yang mengusulkan ide pemekaran wilayah Papua.