Formula E
PSI Kritik Pemprov DKI tak Libatkan SMK di Formula E hingga Sentil Program yang Digaungkan Anies
Kampanye program "Kota Berkelanjutan" atau sustainable city dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkannya bukan sekedar ucapan belaka.
Penulis: Nur Indah Farrah Audina | Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nur Indah Farrah Audina
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak melibatkan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangkaian acara Formula E Jakarta 2022.
"Kalau memang ini proyek untuk masa depan harusnya ini terpikir dari awal oleh Pemprov. Ada hampir 100 SMK di Jakarta yang punya jurusan teknik otomotif. Ada juga Komunitas Formula Student yang aktif di kajian mobil listrik," ujar Anggara dalam keterangan tertulis, Jumat (3/6/2022).
"Libatkanlah mereka untuk bisa belajar dan memamerkan karya. Bentuknya bisa macam-macam, yang penting ada transfer of knowledge ke siswa siswi kita," sambungnya.
Kampanye program "Kota Berkelanjutan" atau sustainable city dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkannya bukan sekedar ucapan belaka. Namun, dibuktikan dengan realisasi yang ada.
Baca juga: PKL di Dekat Sirkuit Formula E Harus Tutup Saat Balapan Berlangsung, Petugas Ancam Tutup Permanen
Baca juga: BUMN Emoh jadi Sponsor, Sahroni Cium Aroma Politik di Formula E Jakarta Padahal Hajatan Negara
Sebab, Anies terus membanggakan kehadiran Formula E di Jakarta yakni untuk mewujudkan dan mendorong keberlangsungan eksistensi kendaraan listrik secara berkelanjutan.
"Sekarang yang dijual adalah bahwa balapan ini menjadi kampanye sustainable city, kalau tidak ada tindak lanjutnya ya percuma kita hanya akan buang-buang uang banyak,” lanjutnya.
"Kami harap hubungan dengan pihak eksternal dipertanggungjawabkan. Kemarin, saya dengar ada pembatalan sponsorship dari anak perusahaan Pertamina karena takut ada temuan BPK. Panitia harus jalankan segala kesepakatan dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku,” pungkas Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta.