Demo Buruh di Depan DPR Ricuh: Pendemo dan Polisi Baku Pukul hingga Terjatuh ke Kawat Berduri
Ada beberapa personel kepolisian yang bahkan terjatuh dan terkena kawat duri yang terpasang di depan Gedung DPR itu.
Penulis: Abdul Qodir | Editor: Acos Abdul Qodir
lihat foto
Di lokasi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, meminta kepada para buruh untuk menyuarakan lima tuntutan dengan aman dan tertib.
“Tolong jangan ribut, jangan rusuh, kita aksi damai,” kata Said Iqbal kepada para buruh.
Said Iqbal menyampaikan lima tuntutan buruh pada demo di DPR kali ini.
Pertama, menolak UU peraturan pembentukan perundang-undangan atau kita kenal dengan UU PPP, UU PPP ini pintu masuk daripada pemerintah dan DPR melegalkan Omnibus Law dan cipta kerja.
Kedua, isunya adalah tolak omnibus law UU Cipta Kerja, MK sudah memutuskan konstitusional bersyarat dan cacat formil. Kata-kata bersyarat bukan berarti memasukkan omnibuslaw ke UU PPP.
Tapi kata-kata bersyarat memastikan pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja itu melibatkan partisipasi publik dan tidak merugikan rakyat.
Ketiga, mengesahkan rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT. 17 tahun sudah dibahas tapi tidak disahkan.
Kalau ada uang yang berseliweran dalam pembahasan sebuah UU cepat kejar tayang. Behind the scenenya banyak deal2 yang diputuskan.
Tapi, giliran untuk perlindungan rakyat RUU PPRT 17 tahun tidak disahkan.
Keempat, kami menolak liberalisasi pertanian dalam sidang WTO. Sekarang sedang berlangsung konferensi tingkat menteri, Liberalisasi pertanian akan merugikan petani.
Baca juga: Sebelum Presiden Jokowi Umumkan Reshuffle, Ketua Umum Parpol Makan Siang di Presidential Lounge
Daya beli petani turun, harga benih dan pupuk naik, karena ditaruh dalam mekanisme pasar. Harga pangan sekarang sudah naik menurut FAO adalah 13 persen.
Oleh karena itu kita menolak liberalisasi pertanian yang sidangnya akan dibahas oleh WTO tahun ini. Indonesia jangan terlibat di dalamnya.
Terakhir, Partai Buruh dan organisasi buruh menolak masa kampanye hanya 75 hari, itu melanggar UU. KPU adalah penyelenggara Pemilu, DPR dan pemerintah adalah peserta Pemilu, peserta Pemilu bersepakat dengan penyelenggara Pemilu. Ini melanggar UU.
Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Buruh tak Suka Ada Kawat Berduri di Depan Gedung DPR/MPR, Baku Hantam dengan Polisi dan di Kompas.com dengan judul "Protes Ada Kawat Berduri di Depan Gedung DPR, Massa Buruh Bentrok dengan Polisi"
